no-02th-viiifebruari-2014

Pemilu Serentak
TUJUHPULUH enam hari sebelum
pelaksanaan pemilu, 9 April 2014,
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat
putusan penting. Hari itu, Kamis (23/1), lembaga
peradilan konstitusi itu membacakan putusan
atas permohonan judicial review yang diajukan
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak
terhadap pasal-pasal UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
. MK dalam amar putusan yang dibacakan Ketua
MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa
pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan
DPRD, serta pemilihan umum untuk Presiden dan
Wakil Presiden mesti serentak. Yang dimaksud
serentak, kata Hamdan Zoelva, adalah pemilihan
umum berada dalam satu tarikan nafas.
Jadi, berdasarkan putusan MK yang bersifat
final dan mengikat itu, pemilu yang konstitusional
adalah pemilu serentak. Tapi, MK menyatakan,
putusan itu baru diberlakukan pada pemilu 2019.
Sedangkan khusus untuk pemilu 2014 yang
tinggal beberapa pekan lagi, MK memerintah
tetap berjalan seperti rencana semula. Artinya,
untuk pelaksanaan pemilu 2014, MK
memerintahkan untuk tetap berlangsung secara
tidak serentak –- yakni pemilu yang oleh MK
dinyatakan tidak konstitusional itu.
MK punya alasan kenapa memerintahkan
pemilu 2014 berlangsung tidak serentak. Salah
satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah
adalah tahapan penyelenggaraan pemilu 2014
telah dan sedang berjalan, serta mendekati
waktu pelaksanaan. Pertimbangan lainnya,
peraturan, perundang-undangan, tata cara
pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan
teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu
serentak diterapkan pada pemilu 2014,
Mahkamah khawatir dapat menyebabkan
kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian
hukum yang justru tidak dikehendaki, karena
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Ternyata, dari sisi waktu pemberlakuan putusan
MK menyangkut pemilu serentak itulah yang paling
mengundang pro dan kontra. Adalah pakar
komunikasi Effendi Ghazali, selaku pemohon judicial
review bersama Aliansi Masyarakat Sipil
untuk Pemilu Serentak, menilai, putusan MK yang
menetapkan pemberlakuan pemilu serentak mulai
pemilu 2019 adalah ganjil. Effendi Ghazali juga
mempertanyakan, kenapa putusan judicial review
itu baru dibacakan sekarang, padahal permohonan
telah diajukan pada 10 Januari 2013,
dan telah pula diputuskan oleh panel Hakim MK
pada 30 Maret 2013. “Ini janggal,” katanya.
Bukan hanya Effendi Ghazali yang kurang sreg
dengan putusan MK ini, juga pakar hukum tata
negara dari UI Yusril Ihaza Mahendra tak kalah
garangnya mengkritik putusan MK tersebut.
Menurut Yusril, MK telah melakukan blunder besar.
Di satu pihak MK mengabulkan gugatan judicial
review yang berarti bahwa pemilu legislatif dan
pemilu presiden yang tidak serentak melanggar
UUD NRI Tahun 1945, tapi di sisi lain MK
memerintahkan pemilu 2014 tetap berlangsung
tidak serentak. Itu artinya, menurut Yusril, kalau
putusan itu berlaku seketika maka pemilu 2014
dilaksanakan dengan pasal-pasal Undang Undang
Pemilu yang inkonstitusional. “Karena landasan
hukum penyelenggaraan pemilu 2014 inkonstitusional,
maka hasilnya juga inkonstitusional,” tegas
Yusril lewat akun twitternya yang dikutip media
sosial lainnya.
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari juga
melihat putusan MK yang menetapkan jadual
pemilu serentak pada 2019 merupakan keputusan
yang aneh bin ajaib. Kenapa? Karena, di satu
pihak MK mengatakan, pemilu yang tidak serentak
tidak konstitusional, tapi pemilu 2014 disuruh
melaksanakan pemilu yang oleh MK sendiri
dikatakan tidak konstitusional itu. “Saya khawatir,
4 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014