no-02th-viiifebruari-2014

SELINGAN
kementerian keuangan hanya punya sekian.
Kita berusaha dekatkan angka itu.
Jadi, DJSN berfungsi mempertemukan
kedua kutub tersebut?
Kita bermain di tengah. Kita melobi
keuangan. Prinsip kita mengawal UU. Kalau
PBI (Pedoman Besaran Iuran) untuk orang
miskin adalah tanggungan pemerintah, ya
pemerintah harus alokasikan danannya.
Untuk PT Taspen (juga PT Asabari)
pengalihan peralihan programnya ke
BPJS Ketenagakerjaan cukup lama,
sekitar 15 tahun. Kenapa?
Hitungan hak pensiun memang 15 tahun.
Jadi, alami saja. Taspen dan Asabri sudah
membuat road map penyerahan program
untuk mengalihkan pada tahun 2029. Para
PNS juga tidak mempermasalahkan
pengalihan program tersebut.
Berkaitan dengan itu, peran DJSN
memang sangat penting?
Dalam undang-undang tugas DJSN adalah
pembuat rumusan kebijakan serta
sinkronisasi dan harmonisasi semua
peraturan-peraturan UU SJSN. Juga,
monitoring dan evaluasi. Termasuk, kajiankajian
dan analisis rencana investasi yang
disusun oleh BPJS.
Jadi, konsepnya memang dari DJSN?
Konsepnya bisa dari BPJS lalu kita
evaluasi. Kalau RPP (Rancangan Peraturan
Pemerintah), Perpres, dari kita. Kita sudah
bekerja keras dan siapkan semua itu sebelum
UU No.24/2011.
Maksudnya?
Kita diangkat 2008 dan mulai bekerja pada
awal 2009. Sebelum keluar UU No. 24/2011
kita masih mengacu pada UU No. 40/2004
dalam bekerja. Namun, frekuensinya
memang semakin tinggi setelah keluar UU
No. 24/2011. DJSN telah bekerja melampaui
tugas yang seharusnya. Hanya saja, DJSN
bukanlah eksekutor. Eksekutornya adalah
pemerintah (kementerian). Jangan lupa itu.
Jadi, yang perlu didorong mobilitasnya
adalah kementerian terkait.
DJSN tidak bisa berbuat apa-apa?
Bukan tidak bisa. Kita memantau terus.
Fokus kita adalah sosialisasi ke semua
pemangku kepentingan. Anggaran kita
hanya Rp 25 miliar setahun untuk semua
kegiatan. Mulai dari monitoring dan evaluasi,
menyusun rancangan peraturan
pemerintah, hingga melakukan sosialisasi.
Kita banyak berperan sebagai policy note.
Kita buat rancangan kebijakan untuk kita
sampaikan kepada kementerian. Kita tidak
bisa implementasi langsung. Kita ini
semacam lembaga think-tank.
Anggota DJSN berasal dari berbagai
unsur. Berarti mereka membawa kepentingan
masing-masing. Benarkah?
Cara berpikirnya tidak boleh seperti itu.
Seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), anggota DJSN harus
memperjuangkan kepentingan rakyat secara
keseluruhan. Cara berpikirnya harus seperti
itu. Tidak boleh melakukan diskriminatif. Dari
unsur pekerja memang harus memastikan
tidak merugikan pekerja. Demikian pula dari
unsur pemberi kerja. Itu tidak masalah
sepanjang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Sebagai ketua, saya terkadang
harus repot menjaga seperti itu. Awalnya
memang tidak mudah, namun seiring dengan
perjalanan waktu, kita telah memiliki
kesamaan dalam frame berpikir
Dari awal Bapak sudah menjadi
anggota DJSN dan menjadi ketua tahun
2011. Menurut Bapak, sudah
optimalkah peranan DJSN?
Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya (tupoksi), kita sudah optimal dalam
bekerja, bahkan sudah melampaui tugas.
Hanya, kita bukanlah super body. Ada pihakpihak
yang terkait. Kementerian-kementerian.
Kita sudah siapkan draf kebijakan. Kita bicara
sistem, kalau subsitem tidak bekerja dengan
baik ya sistemnya juga menjadi tidak bekerja
dengan baik.
Bagaimana peran DJSN berkaitan
dengan RUU BPJS?
Sejak lama sebenarnya kita telah
mempersiapkan naskah akademis RUU
BPJS. Kita siapkan sebagai prakarsa
pemerintah. Namun, pemerintah belum satu
frame pemikiran. Naskah akademis RUU
BPJS selanjutnya kita kirim ke DPR. DPR
menerimanya. Maka diibuatlah Panitia
Khusus (Pansus). Naskah akedemis RUU
BPJS dimodifikasi. Kemudian, diajukan ke
pemerintah. Pemerintah lalu membuat Panitia
Kerja (Panja). Dalam persidangan dikawal
oleh buruh (pekerja). Sebelum Surat
Keputusan (SK) resmi keluar, kita sudah
bekerja. Kita sudah bekerja saat nama-nama
kita ada pada tahun 2005. Tentunya, kita
bekerja tanpa ada honor karena SK-nya
belum ada.
Apa yang akan dikerjakan DJSN ke
depan agar jaminan sosial
terselenggara dengan baik dan benar
serta sesuai dengan harapan ?
Tidak bosan-bosannya melaksanakan
sosialisasi. Terus bergerak ke semua
daerah di seluruh Indonesia, provinsi dan
kabupaten/kota. Ke pihak lain, di samping
road map, kita akan bikin buku saku dari
pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan
jawabannya. Untuk iklan layanan
masyarakat kita tidak mampu membayarnya.
Kalau ke TV kita gandeng pihak lain. Untuk
iklan kita pilih media cetak dan radio yang
murah meriah. ❏
46 EDISI EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI NO.03/TH.VII/MARET 2014 2013