no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

NASIONAL Kunjungan Elsam MPR Usulkan Keppres Rehabilitasi Umum Pimpinan MPR akan mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan kebijakan (misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden/Keppres) yang memberikan rehabilitasi umum bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI UNTUK kedua kalinya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) datang menemui Pimpinan MPR RI. Setelah pertemuan pada Desember 2013 lalu, Elsam kembali melaporkan perkembangan terakhir penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada Ketua MPR. Kedatangan enam orang delegasi Elsam itu dipimpin Direktur Eksekutif Indriaswati D Saptaningrum. Di antara mereka, tampak pula mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Pada pertemuan itu, Indriaswati D. Saptaningrum, menjelaskan mengenai perkembangan dalam masalah penyelesaian pelanggaran HAM pada masa lalu. “Perkembangan terakhir, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM pada masa lalu. Kemungkinan akan lahir kebijakan di tingkat eksekutif. Namun, realisasinya masih jauh,” kata Indriaswati. Elsam juga menyebutkan alternatif lain dalam penyelesaian pelanggaran HAM, seperti KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang sudah terbentuk di Provinsi Aceh dan Palu. “Dalam persoalan penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu, kami memang melihat tidak adanya political will dari pemerintah,” katanya. Berkaitan dengan masalah itu, Elsam datang dan mendiskusikan perkembangan terakhir. “Kami perlu datang meminta pandangan-pandangan dari Ketua MPR, serta melihat kemungkinan jalan keluar untuk memecah kebuntuan,” kata Indriaswati. Ketua MPR Sidarto Danusubroto kemudian memberikan pandangannya. Menurut Sidarto, Pimpinan MPR ikut mencari jalan keluar dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusi (HAM) pada masa lalu. Bahkan, masalah ini sudah dibahas di tingkat Pimpinan MPR. Salah satunya, Pimpinan MPR 52 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
akan mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan kebijakan (misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden/Keppres) yang memberikan rehabilitasi umum bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. “Kita sudah mengadakan rapat di tingkat Pimpinan MPR. Kita akan mengundang Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara ke MPR untuk membicarakan masalah ini. Kita menjadi tuan rumah. Nanti akan diusulkan kepada Presiden supaya dikeluarkan Keppres rehabilitasi umum,” kata Sidarto didampingi Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli ketika menerima delegasi Elsam di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2014. Pimpinan MPR menjadwalkan pertemuan dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara pada pertengahan Maret 2014. Dalam pertemuan itu nanti, Pimpinan MPR akan mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan kebijakan, berupa Keputusan Presiden untuk merehabilitasi korban HAM pada masa lalu. “Supaya ada yang bisa ditinggalkan di akhir masa pemerintahan SBY,” ujarnya. Sidarto memberi contoh, anak seorang koruptor masih bisa masuk pendidikan militer, menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menjadi pengusaha tanpa mendapat hambatan. Sebaliknya, anak seorang eks tahanan politik (tapol) tidak bisa masuk menjadi tentara, PNS, dan selalu diselidiki asal usulnya. “Ini harus diakhiri. Sampai kapan dosa turunan eks tapol itu berakhir,” ujar Sidarto. ❏ BS Nani Nurani, si Penari Istana, Tuntut Keadilan NANI Nurani (73 tahun), korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, bertemu dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto yang didampingi Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, di ruang kerja Ketua MPR, Lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2014. Nani datang didampingi tiga pengacara dari LBH Masyarakat dan Kontras. Dalam pertemuan itu, Nani mengungkapkan, sampai saat ini masih menuntut pertanggungjawaban atas penahanan berkepanjangan tanpa proses hukum, dan stigmatisasi serta diskriminasi dialaminya. Gugatan itu diajukan Nani sebagai salah seorang korban yang telah dilanggar hak-haknya dan berstatus sebagai eks tapol (tahanan politik) tanpa adanya sebuah proses peradilan yang mendahuluinya. Ia menuntut agar nama baiknya direhabilitasi dan pemulihan terhadap seluruh haknya. “Saya tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak, yaitu tetap menjaga nama baik dan kehormatan, baik diri sendiri maupun keluarga,” ujarnya di depan Sidarto Danusubroto dan Hajriyanto Y Thohari. “Ayah saya kebetulan seorang perintis kemerdekaan dan anggota veteran. Ibu pun anggota veteran. Beliau berdua hanya berpesan sederhana. Kami ini bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa, tapi kami orang terhormat karena bukan pengkhianat bangsa, negara. Ini yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan,” lanjut Nani Nurani. “Saya telah masuk penjara tanpa proses hukum selama 7 tahun dan tanpa tahu apa kesalahan saya. Karena itu, dalam sisa hidup ini, saya akan tetap berjuang membersihkan nama baik saya, sehingga kalau besok atau lusa saya kembali kepada Sang Pencipta, saya bisa tersenyum karena tugas saya telah selesai. Saya tidak mau dan tidak rela dinyatakan tidak bersalah setelah saya mati,” tambahnya. Nani Nurani, perempuan kelahiran Cianjur 23 Februari 1941, adalah mantan penyanyi dan penari Istana Cipanas tahun 1961. Berkat kepiawaian bernyanyi dan menari, Nani menjadi pegawai Dinas Kebudayaan Daerah Tingkat II, Cianjur. Awal petaka datang ketika Nani diundang Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menari dalam salah satu acara ulang tahun partai. “Karena menyanyi di ulang tahun partai, saya ditangkap,” katanya. Nani mendekam di penjara sejak 1968 hingga 1975 tanpa melalui proses pengadilan. Nani dituduh terlibat Gerakan 30 September. Dalam gugatan kepada pemerintah, Nani meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 7,4 miliar. Kerugian itu dihitung dari gaji Nani sebagai pegawai di NV Mogi ketika ditangkap yang setara dengan 37 gram emas. Nani Nurani juga meminta pemerintah membuat iklan permintaan maaf di 10 media cetak nasional selama tujuh hari berturut-turut. Namun gugatan kepada pemerintah Indonesia itu tidaklah mudah. Setelah menjalani rangkaian sidang, gugatan Nani ditolak. Hingga kini, Nani masih terus mencari keadilan. Upaya kasasi pun ia tempuh untuk memperbaiki nama baiknya. “Saya tidak akan berhenti sampai saya mendapat keadilan. Saya mau mati dengan nama baik saya,” ujarnya. BS EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 53
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?