no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

Hajriyanto Y. Thohari Wakil Ketua MPR RI Putusan MK Aneh dan Janggal dalam sebuah wawancara di kediamannya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya: Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraaan pemilu serentak pada 2019. Keputusan MK mengundang polemik. Pendapat Bapak? Saya sudah menduga sejak awal. Maka, ketika saya diminta menanggapi putusan MK itu, saya mengatakan bahwa keputusan MK itu sangat aneh dan penuh kejanggalan. Saya memprediksi keputusan MK itu akan mengundang kontroversi. Selain itu, Pemilu 2014 yang dilakukan tidak serentak juga akan menjadi objek polemik. Apalagi MK sendiri mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang serentak. Maka pemilu yang tidak serentak dinyatakan sebagai tidak konstitusional. Cara mengambil keputusan dengan mafhum mukholafah atau secara kebalikannya juga bisa dibenarkan. Maka, masyarakat pasti akan menggunakan dalih inkonstitusionalitas Pemilu 2014 untuk mempertanyakan hasil Pemilu 2014. Nah, kita harus menyadari bahwa pemilu bukan hanya soal formal saja, tetapi juga sarat dengan dimensi politik. Sehingga kontroversi pemilu serentak secara hukum akan mudah dipolitisasi, kemudian dikapitalisasi dan dijadikan instrumen untuk menggugat hasil Pemilu 2014 itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Pemilihan Presiden 2014 dipertanyakan legitimasinya, terutama legalitas konstitusionalnya. Tentu saja hal itu akan berpengaruh pada legitimasi politik presiden dan wakil presiden terpilih. Belum lagi kalau kemenangannya hanya beda tipis dan timbul kontroversi lagi. Ini akan menimbulkan pengaruh yang besar pada kepresidenan terpilih. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak mengundang perdebatan dari berbagai pihak. Berbagai kalangan melontarkan pandangan-pandangannya tentang pemilu serentak. Bagi Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, putusan MK itu bisa dikatakan aneh dan penuh kejanggalan, serta memicu kontroversi dan polemik. Politisi Partai Golkar ini juga menyayangkan putusan MK dikeluarkan pada saat yang tidak tepat, karena KPU sudah mempersiapkan Pemilu 2014. Lebih jauh, kepada M. Budiono dari Majelis, Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan pandangan-pandangannya soal pemilu serentak Apakah putusan MK itu bisa menjadi indikasi bahwa lembaga hukum tersebut sudah tidak lagi independen? Misalnya, MK memutuskan pemilu serentak 2019 hanya mempertimbangkan masalah kesiapan pemilu pada 2014 ini, bukan melihat masalah hukumnya? Kita tidak bisa menganalisis seperti itu. Nanti, sifatnya hanya dugaan-dugaan dan spekulasi. Kita harus melihat keputusan MK itu objektif. Maksud saya, analisa hanya pada keputusannya, bukan orang-orangnya atau hakim-hakim MK, independensinya atau kemungkinan adanya tekanan. Bahwa mungkin tidak independen, tidak mandiri, atau ada tekanan politik, hal itu bisa saja terjadi. Tetapi tetap saja sifatnya spekulasi. 20 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
Kalau ada praktik seperti itu di MK, biarlah Komisi Yudisial yang menilainya. Artinya, Komisi Yudisial tidak bisa dan tidak berhak mempertanyakan atau menggugat keputusan MK karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Tetapi KY berhak untuk melihat aspek harkat, martabat, dan kehormatan hakim. Kalau dugaan itu kuat, KY bisa mengajukan bukti-bukti. Apakah kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki MK. Misalnya, dalam hal keputusan MK yang final dan mengikat? Saya kira (masalah pemilu serentak) tidak terkait dengan soal ini. MK yang perlu disempurnakan, diperbaiki terus, memang sudah merupakan keharusan. Tetapi penyempurnaan atau perbaikan tidak melulu untuk MK. Semua lembaga negara juga perlu terus diperbaiki, termasuk Mahkamah Agung, MPR, DPR, DPD, KPK. Semuanya harus secara terus-menerus dicermati kelemahannya untuk kemudian disempurnakan. Tetapi bukan dalam konteks untuk mengurangi kewenangan-kewenangan lembaga negara itu. Kewenangan MK tetap. MK harus pada posisi hukum di mana keputusannya bersifat final dan mengikat. Karena di dunia ini harus ada akhir, tidak bisa berperkara terus. Bayangkan kalau keputusan terhadap sebuah sengketa Pemilukada tidak bersifat final dan mengikat. Pasti akan berlanjut dengan gugatan-gugatan yang lainnya. Pertanyaannya, kapan selesainya. Karena itu harus ada keputusan final dan mengikat. Hanya saja yang penting memang harus ada lembaga yang membalance MK. Pertanyaannya, apakah benar Badan Kehormatan yang bisa mem-balance MK? Badan Kehormatan tidak berada dalam posisi memberikan assesment dalam pengertian mempertanyakan dan membatalkan putusan MK dan tidak berlaku surut. Karena, misalnya, ditemukan ada yang tidak independen, terbukti bertemu dengan para penggugat atau menerima sesuatu, mereka harus mendapatkan hukuman tetapi tidak menganulir keputusan yang sudah diambil. Kalau dikatakan keputusan MK menguntungkan partai besar, apa pendapat Bapak? Saya kira partai besar tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Apa keuntungannya? Apakah partai besar pasti menang? Belum tentu. Ada yang bilang karena partainya besar maka seseorang pasti akan memilih calon presiden partai itu. Itu belum pasti dan baru spekulasi. Sebagai orang Partai Golkar, saya mengatakan pemilu serentak tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Ada yang bilang penundaan pembacaan putusan itu membuktikan bahwa MK berada dalam tekanan. Apa pendapat Bapak? Inilah problem yang paling serius. Problemnya banyak, tetapi yang paling serius adalah mengapa baru sekarang MK membacakan putusannya. Padahal, katanya, putusan itu sudah diambil sejak awal 2013. Pertanyaannya, mengapa tidak dibacakan jauh sebelum itu. Atau nanti setelah Pemilu Presiden 2014 saja sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Apalagi hakim-hakim MK juga tahu bahwa keputusannya adalah permohonan uji materi itu dikabulkan. Pemilu FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI harus dilaksanakan serentak. Mungkin saja MK tertekan, yaitu ditekan oleh hakim konstitusi yang sudah tidak menjadi hakim konstitusi lagi, dengan cara akan membocorkan kepada publik. Saya rasa hal itu merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Hakim konstitusi yang sudah tidak lagi menjabat lalu dia memberikan informasi kepada publik atau dengan kata lain yang lebih tegas: membocorkan kepada publik. Membocorkan keputusan MK yang belum diumumkan secara resmi kepada publik tentu menjadi tekanan bagi MK, sehingga MK berada pada posisi yang dilematis. Inginnya tidak dibacakan segera, tetapi didesak terus oleh publik berdasarkan bocoran itu. Menjadi pertanyaan bagi saya adalah apa alasan MK sehingga tidak segera membacakan putusan itu. Juga kenapa MK buru-buru membacakan putusan. Kalau sudah terlambat setahun mengapa tidak dibulatkan saja menjadi dua tahun. Karena itu, MK semestinya bertanya kepada mantan hakim konstitusi yang membocorkan kepada publik. Ada kepentingan apa sehingga mantan hakim konstitusi itu membocorkan. Menurut saya, MK harus menggugat si pembocor itu, karena dengan dibocorkan, MK berada pada posisi tertekan. Pertanyaannya sekarang, apakah Pemilu 2014 inkonstitusional? Secara legal, secara formal, tentu Pemilu 2014 konstitusional karena MK diberi kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya final. Maka, keputusan MK secara hukum kuat. Tetapi pemilu bukan hanya persoalan hukum. Pemilu sarat dengan dimensi politik. Maka, ketika MK menunda “kebenaran” pada 2019, menjadi sesuatu yang aneh. Publik akan bertanya-tanya. Lebih dari itu, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak puas dengan Pemilu Presiden 2014 nanti untuk dijadikan sebagai amunisi melakukan serangan. Pasalnya, MK memutuskan pemilu yang sesuai konstitusi adalah pemilu serentak, tetapi Pemilu 2014 boleh dilaksanakan. Ini membuka peluang terjadinya polemik terhadap hasil Pilpres 2014. ❏ EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 21
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70:
Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72:
Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74:
Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76:
Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78:
Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80:
Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?