no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

BERITA UTAMA Pemilu Serentak Keputusan MK yang Tepat, Arif, dan Bijak Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara serentak mulai pemilu 2019. SUDAH setahun lamanya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kelompok masyarakat yang terdiri dari akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sudah mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak awal 2013. Di tengah ketidakpastian menanti putusan MK, terdengar kabar MK akan membacakan putusan gugatan uji materi itu pada Kamis, 23 Januari 2014. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak, di antaranya Effendi Ghazali, Saldi Isra, Hamdi Muluk, tampak hadir di MK. Siang itu, mereka mendengarkan putusan MK terhadap uji materi yang dilayangkan koalisi. Mereka meminta MK menguji pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, serta pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal itu mengatur waktu pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilangsungkan setelah pemilihan umum legislatif, serta syarat ambang batas (presidential threshold) bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (lihat bagian dua, “Dua Gugatan Uji Materi untuk UU Pilpres”). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak itu. “Mengabulkan permohonan pemohon,” kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis siang itu. Atas putusan ini, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Menurut MK, pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden mesti serentak. “Yang dimaksud serentak adalah pemilihan umum berada dalam satu tarikan napas,” ujar Hamdan Zoelva. MK menilai pasal-pasal tersebut tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketua MK selanjutnya mengatakan, “Amar putusan mengadili, menyatakan: Pertama, mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil 10 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya.” Apa pertimbangan MK sehingga amar putusan tentang pemilu serentak itu berlaku pada penyelenggaraan Pemilu 2019? Seperti dikutip dari risalah putusan yang dipublikasi di situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, Mahkamah mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan, perundangundangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak ditetapkan tahun ini, menurut Mahkamah, tahapan pemilihan umum 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. “Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.” Demikian salah satu butir pertimbangan yang dikutip dari risalah putusan. Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundangundangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014. Meski menjatuhkan putusan mengenai pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008, menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 dan 2014 yang diselenggarakan tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Keputusan yang baik, arif, dan bijak Keputusan MK mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Secara umum, partai politik menyambut positif keputusan MK. Menurut Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto, mayoritas partai politik memperlihatkan respons positif terhadap putusan MK itu. “Saya bisa lihat, mereka (partai politik) bisa menerima putusan MK,” kata Sidarto kepada Majelis. Sidarto sendiri juga setuju dengan keputusan MK mengenai pemilu serentak pada 2019. “Keputusan MK mengenai pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan keputusan yang baik dan sangat acceptable,” kata politisi PDI Perjuangan itu. EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 11
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60:
masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62:
Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64:
4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66:
Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68:
diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70:
Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72:
Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74:
Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76:
Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78:
Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80:
Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?