no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SOSIALISASI pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Bukan pelayanan yang diperoleh masyarakat melainkan “permainan” yang dilakukan para kepala daerah. Sebagai buktinya, Yasonna mengungkapkan sebanyak 309 kepala daerah (baik gubernur, bupati, walikota) saat ini sedang tersangkut masalah hukum, khususnya dalam kasus-kasus korupsi. “Korupsi sudah sampai ke daerah-daerah,” ujarnya. Kebanyakan kasus korupsi itu terkait dengan anggaran di daerah. Banyak juga kasus berupa suap kepada kepala daerah. Memang, sejak pemberlakuan otonomi daerah, daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, Yasonna melihat ada sikap pragmatis yang ditunjukkan (kepala) daerah. (Kepala) daerah mengeluarkan izinizin, seperti izin usaha penambangan, perkebunan, dan lainnya. Permohonan izinizin para investor itu melibatkan uang pelicin. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI “Ini sebabnya pengelolaan sumber daya alam di daerah tidak menyejahterakan rakyat setempat,” ujar Yasonna. Menanggapi persoalan otonomi daerah, Ahmad Muqowam menyatakan bahwa konsep otonomi daerah sebenarnya sudah tepat. Namun, dia mengakui telah terjadi disparitas dalam pelaksanaan otonomi daerah di lapangan. “Tujuan otonomi daerah itu sebenarnya adalah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan untuk pemerataan pembangunan. Dengan tujuan itu, konsep otonomi daerah dengan menyerahkan sebagian kewenangan pusat kepada daerah diterima semua pihak,” katanya. Tetapi, lanjut Ahmad Muqowam, dalam pelaksanaannya telah terjadi “deviasi” kewenangan itu. Dia mencontohkan, dalam bidang kehutanan, ada sekitar 2,4 juta hektar lahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah. “Agar tak terjadi penyimpangan, perlu law enforcement seperti aturan yang jelas dan penegakan hukum,” katanya. Satu hal lagi yang menjadi perhatian dalam otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah. Yasonna melihat ada pragmatisme politik dalam pemilihan kepala daerah. Dalam konstitusi disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena pragmatisme politik itu, terjadi “wani piro” dalam pemilihan kepala daerah. Pemerintah akhirnya mengusulkan adanya perubahan dalam pemilihan kepala daerah seperti diajukan dalam pembahasan UU Pemerintah Daerah. Yasonna menjelaskan, pada awalnya pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD, sedangkan bupati atau walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, belakangan, pemerintah berubah pendirian. Pemerintah mengusulkan agar gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat sedangkan bupati dan walikota dipilih DPRD. “Fraksi-fraksi DPR tetap menghendaki adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Sekarang sedang dicari jalan keluar, misalnya dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak,” kata Yasonna yang juga anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ahmad Muqowam menambahkan, Pemilukada secara langsung sudah dimulai pada tahun 2005. Ide Pemilukada secara langsung sudah sesuai dengan konstitusi. Tetapi persoalannya ada pada partai politik dan birokrasi. “Masyarakat sendiri kelihatannya sudah apriori dengan Pemilukada,” ucapnya. ❏ BS 64 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali Potensi Kelautan MUNGKIN banyak orang masih ingat lagu berjudul: “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”. Sebuah lagu yang menunjukkan kecintaan bangsa Indonesia pada laut. Sejak dulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung yang menjelajah samudera dengan kapal-kapal. Masihkah bangsa Indonesia mencintai laut? Kenyataannya, kehidupan nelayan identik Show di TVRI pada Sabtu, 23 November 2013, Romy mengatakan bahwa banyak masalah dalam pembangunan kelautan. Salah satu yang mencolok adalah keterbatasan atau minimnya sarana dan prasarana kelautan, seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan (storage) ikan hasil tangkapan dan lainnya. Belum lagi pendapatan nelayan yang jawaban karena ada yang salah dalam mindset bangsa ini. Kebijakan pembangunan tidak menoleh ke laut, melainkan lebih mengutamakan daratan (pertanian, industri, dan sebagainya). “Kita juga belum memaksimalkan potensi pariwisata kelautan. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki pantai yang terpanjang. Sayangnya anugerah Tuhan dengan kemiskinan. Setiap hari terjadi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di laut Indonesia. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar, namun tidak bisa dioptimalkan. Bahkan, Indonesia harus mengimpor ikan dari negara lain. Anggota MPR dari Fraksi PPP, Romahurmuzy menilai, Indonesia memang tertinggal dalam pembangunan sektor kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan saja baru dibentuk pada 2007. Menurut Romahurmuzy, yang biasa dipanggil Romy, Indonesia masih mengimpor ikan sebanyak 400.000 ton per tahun. Padahal ikan itu sebenarnya berasal dari Indonesia (hasil curian dari laut Indonesia). Hadir sebagai narasumber dalam pengambilan gambar untuk acara Cepot rendah di samping kesulitan mendapatkan modal dari perbankan. “Harus ada upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan,” ujar pimpinan Komisi VI DPR RI yang membidangi pertanian dan kelautan itu. Meski bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut, lanjut Romy, namun telah terjadi pergeseran paradigma. Orientasi pembangunan lebih ke darat dibandingkan laut. Ini terlihat dari alokasi anggaran untuk sektor kelautan yang masih kecil. Jumlah anggaran Rp 7 triliun untuk sektor kelautan masih belum memadai. Narasumber lain dalam acara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, juga memiliki pandangan yang sama. Mengapa pembangunan kelautan agak terlambat? Marwan Jafar mempunyai FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI kepada bangsa Indonesia ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemimpin nasional tidak mampu mengolah potensi laut dengan baik. Seharusnya pemerintah menjadikan sektor kelautan sebagai prioritas,” kata politisi PKB itu. Marwan juga sepakat dengan Romy bahwa anggaran sektor kelautan mesti diperbesar. Marwan mengakui, memang diperlukan politik anggaran dari pemerintah yang berpihak pada pembangunan kelautan. Sebab, sebagian besar penduduk Indonesia bergerak di bidang pertanian dan nelayan. Selain itu, pembangunan sektor kelautan perlu melibatkan pihak swasta. Romy kembali menimpali bahwa arah pembangunan kelautan Indonesia sebenarnya sudah on the track. Tapi, EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 65
Page 5 and 6:
Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8:
ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10:
FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?