no-02th-viiifebruari-2014

(sembako), cukup sensitif bagi masyarakat
miskin. Kenaikan harga pangan atau
sembako sangat memengaruhi pengeluaran
rumah tangga. Daya beli masyarakat pun
menjadi rendah. “Karena itu intervensi
negara menjadi penting, misalnya
mengendalikan harga pangan dan
meningkatkan produktivitas petani,” kata
anggota Komisi XI DPR RI ini.
M. Iqbal juga mengungkapkan hal serupa.
Para pendiri bangsa, katanya, sudah
memberikan visi, yaitu menyejahterakan
kehidupan bangsa. Jika diukur dari
pendapatan per kapita Indonesia sudah
mengalami peningkatan dari US$1.100 pada
tahun 2004 menjadi US$3.592 pada tahun
2012. “Itu rata-rata. Tapi banyak rakyat yang
pendapatannya lebih rendah dari angka itu,”
ujarnya.
Untuk mengimbangi kenaikan harga
pangan atau sembako, Iqbal sepakat bila
pemerintah mengembalikan Perum Bulog
seperti pada masa lalu. Bulog pada waktu
lalu berhasil mengendalikan harga pangan.
Mewujudkan visi Indonesia masa depan,
Iqbal menyoroti masalah pengangguran
yang masih tinggi mencapai 6% atau sekitar
7,2 juta orang. Juga masalah pendidikan
yang masih tertinggal dibanding negara lain.
Pendidikan memainkan peranan penting
untuk bisa bersaing dengan bangsa lain.
Begitu juga, untuk meningkatkan
produktivitas pertanian, Iqbal menyarankan
agar dilakukan pencetakan sawah baru,
terutama di luar pulau Jawa. Selain mencetak
lahan baru, juga perlu upaya mengajak rakyat
bekerja di sektor pertanian. Dalam hal ini,
pemerintah berperan dengan memberikan
perlindungan kepada petani dan subsidi
pertanian (pupuk).
Sependapat dengan Iqbal, Arif Budimanta
juga mengatakan perlunya komitmen dan
keseriusan pemerintah pusat dan daerah.
“Jika ingin meningkatkan taraf hidup
masyarakat maka perlu perhatian pada sektor
pertanian dan sektor informal. Di Jepang,
petani bisa makmur karena ada komitmen dan
keseriusan pemerintah,” kata Arif.
Baik Arif maupun Iqbal, keduanya menyoroti
masalah pelayanan kesehatan. Masyarakat
belum mendapatkan akses pada pelayanan
kesehatan. Karena itu Arif melihat perlunya
upaya untuk mendekatkan masyarakat pada
akses kesehatan. Caranya dengan membangun
infrastruktur pelayanan kesehatan
seperti puskesmas dan rumah sakit.
Di akhir dialog, diperoleh kesimpulan
perlunya komitmen dan konsistensi dalam
paradigma pembangunan, khususnya
membangkitkan ekonomi kerakyatan. Selain
itu perlu meningkatkan daya saing sumber
daya manusia (SDM) melalui pendidikan. ❏
BS
Sosialisasi 4 Pilar di RRI Pro 3
Regenerasi Kepemimpinan Nasional
BERTEMA “regenerasi kepemimpinan
nasional”, Radio Republik Indonesia
(RRI) Pro 3 pada Senin 11 November
2013 menyiarkan secara langsung dialog
interaktif dengan anggota MPR dari Fraksi
Partai Gerindra Martin Hutabarat dari Ruang
Presentasi Perpustakaan MPR RI.
‘Regenerasi Kepemimpinan Nasional’ dipilih
terkait dengan penyelenggaraan Pemilu
(legislatif dan presiden) di tahun politik 2014.
Martin Hutabarat memulai dengan
menjelaskan perbedaan masa (periode)
jabatan presiden sebelum UUD diamandemen
dan sesudah UUD diamandemen.
Berbeda dengan masa Orde Baru, masa
jabatan presiden saat ini dibatasi hanya dua
periode (dua masa jabatan). Pada masa lalu,
pasal dalam UUD sebelum diamandemen
menyebutkan “setelahnya dapat dipilih
kembali”. Martin menyebut pasal itu sebagai
pasal karet. Dengan pasal karet itu, Soeharto
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
59