no-02th-viiifebruari-2014

akan mengusulkan kepada Presiden untuk
mengeluarkan kebijakan (misalnya dalam
bentuk Keputusan Presiden/Keppres) yang
memberikan rehabilitasi umum bagi korban
pelanggaran HAM masa lalu.
“Kita sudah mengadakan rapat di tingkat
Pimpinan MPR. Kita akan mengundang
Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara ke
MPR untuk membicarakan masalah ini. Kita
menjadi tuan rumah. Nanti akan diusulkan
kepada Presiden supaya dikeluarkan
Keppres rehabilitasi umum,” kata Sidarto
didampingi Wakil Ketua MPR Melani Leimena
Suharli ketika menerima delegasi Elsam di
Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III lantai
9, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan,
Jakarta, Selasa 4 Februari 2014.
Pimpinan MPR menjadwalkan pertemuan
dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga
Negara pada pertengahan Maret 2014.
Dalam pertemuan itu nanti, Pimpinan MPR
akan mengusulkan kepada Presiden untuk
mengeluarkan kebijakan, berupa Keputusan
Presiden untuk merehabilitasi korban HAM
pada masa lalu. “Supaya ada yang bisa
ditinggalkan di akhir masa pemerintahan
SBY,” ujarnya.
Sidarto memberi contoh, anak seorang
koruptor masih bisa masuk pendidikan militer,
menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menjadi
pengusaha tanpa mendapat hambatan.
Sebaliknya, anak seorang eks tahanan politik
(tapol) tidak bisa masuk menjadi tentara, PNS,
dan selalu diselidiki asal usulnya. “Ini harus
diakhiri. Sampai kapan dosa turunan eks
tapol itu berakhir,” ujar Sidarto. ❏
BS
Nani Nurani, si Penari Istana, Tuntut Keadilan
NANI Nurani (73 tahun), korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat,
bertemu dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto yang didampingi Wakil Ketua
MPR Hajriyanto Y Thohari, di ruang kerja Ketua MPR, Lantai 9 Gedung Nusantara
III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2014. Nani datang
didampingi tiga pengacara dari LBH Masyarakat dan Kontras.
Dalam pertemuan itu, Nani mengungkapkan, sampai saat ini masih menuntut
pertanggungjawaban atas penahanan berkepanjangan tanpa proses hukum, dan
stigmatisasi serta diskriminasi dialaminya. Gugatan itu diajukan Nani sebagai salah
seorang korban yang telah dilanggar hak-haknya dan berstatus sebagai eks tapol
(tahanan politik) tanpa adanya sebuah proses peradilan yang mendahuluinya. Ia
menuntut agar nama baiknya direhabilitasi dan pemulihan terhadap seluruh haknya.
“Saya tidak muluk-muluk. Saya hanya
ingin melaksanakan kewajiban sebagai
seorang anak, yaitu tetap menjaga nama
baik dan kehormatan, baik diri sendiri
maupun keluarga,” ujarnya di depan
Sidarto Danusubroto dan Hajriyanto Y
Thohari.
“Ayah saya kebetulan seorang perintis
kemerdekaan dan anggota veteran. Ibu
pun anggota veteran. Beliau berdua
hanya berpesan sederhana. Kami ini
bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa,
tapi kami orang terhormat karena bukan
pengkhianat bangsa, negara. Ini yang
harus dijaga sampai titik darah
penghabisan,” lanjut Nani Nurani.
“Saya telah masuk penjara tanpa
proses hukum selama 7 tahun dan tanpa tahu apa kesalahan saya. Karena itu, dalam
sisa hidup ini, saya akan tetap berjuang membersihkan nama baik saya, sehingga
kalau besok atau lusa saya kembali kepada Sang Pencipta, saya bisa tersenyum
karena tugas saya telah selesai. Saya tidak mau dan tidak rela dinyatakan tidak
bersalah setelah saya mati,” tambahnya.
Nani Nurani, perempuan kelahiran Cianjur 23 Februari 1941, adalah mantan penyanyi
dan penari Istana Cipanas tahun 1961. Berkat kepiawaian bernyanyi dan menari,
Nani menjadi pegawai Dinas Kebudayaan Daerah Tingkat II, Cianjur. Awal petaka
datang ketika Nani diundang Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menari dalam salah
satu acara ulang tahun partai. “Karena menyanyi di ulang tahun partai, saya ditangkap,”
katanya. Nani mendekam di penjara sejak 1968 hingga 1975 tanpa melalui proses
pengadilan. Nani dituduh terlibat Gerakan 30 September.
Dalam gugatan kepada pemerintah, Nani meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 7,4
miliar. Kerugian itu dihitung dari gaji Nani sebagai pegawai di NV Mogi ketika ditangkap
yang setara dengan 37 gram emas. Nani Nurani juga meminta pemerintah membuat
iklan permintaan maaf di 10 media cetak nasional selama tujuh hari berturut-turut.
Namun gugatan kepada pemerintah Indonesia itu tidaklah mudah. Setelah menjalani
rangkaian sidang, gugatan Nani ditolak. Hingga kini, Nani masih terus mencari keadilan.
Upaya kasasi pun ia tempuh untuk memperbaiki nama baiknya. “Saya tidak akan
berhenti sampai saya mendapat keadilan. Saya mau mati dengan nama baik saya,”
ujarnya.
BS
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
53