no-02th-viiifebruari-2014

tekanan pada MK. Pendapat Bapak?
Ini adalah persoalan internal MK. Saya tidak mau ikut campur. Saya
ingin katakan bahwa inilah sebuah fakta yang terjadi di sebuah lembaga
yang kita hormati. Saya tidak bisa pastikan apakah keputusan MK itu
memang sudah diketok pada Maret 2013. Biarlah sesama mereka
yang menyelesaikan. Hal itu adalah persoalan teknis. Bagi saya,
persoalan teknis sebuah lembaga kita serahkan pada lembaga itu.
Kalau memang sudah diputuskan pada Maret 2013, apakah ada
kesengajaan sehingga baru dibacakan pada Januari 2014, tentu
ada hal-hal yang sangat prinsipil. Saya ingat UUD kita menyebut
hakim-hakim MK adalah negarawan. Jadi, levelnya lebih tinggi
dibanding profesi lain. Tentu MK telah mempertimbangkan secara
matang dan membacakan keputusan itu. Sebenarnya, secara
substansial semua lega dengan putusan MK. Kalau sepanjang sudah
setuju secara substansial, mengapa kita harus meributkan hal-hal
yang tidak substansial?
Ada yang mengatakan, setelah putusan MK, Pemilu 2014
menjadi inkonstitusional. Bagaimana pandangan Bapak?
Tergantung dari cara pandang kita. Cara pandang kita melihat
persoalan ini bisa bermacam-macam. Kalau saya memandang,
menjadi kewajiban kita bersama melakukan penyelamatan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Upaya penyelematan ini diakui oleh UUD
dan berada di atas segala-galanya.
Kalau ada hal teknis dan tidak sesuai, misalnya ada pasal dalam
UU Pilpres yang dibatalkan maka Pemilu 2014 menjadi tidak
konstitusional, itu hanyalah alasan bagi mereka yang mengerti hukum
secara teknis dan yuridis. Tetapi bagi bangsa ini, kita melihat tidak
ada pergolakan yang timbul di masyarakat. Semua menerima putusan
MK itu. Jadi mari kita melihat pada kepentingan yang lebih besar.
Saya juga ingin katakan bahwa MK pernah melakukan hal-hal
yang agak mirip. Misalnya, dalam memutuskan Pemilukada di Aceh.
Dalam masalah Pemilukada Aceh, MK bersidang dan membuat
keputusan lebih dari tiga kali yang sebenarnya secara substansi
keputusannya masih tetap sama. Saya sempat bertanya pada orangorang
MK, mereka menjawab: “Sesuai dengan sumpah, kewajiban
kami adalah menyelamatkan bangsa dan mempertahankan NKRI”.
Saya ingin mengimbau semua orang untuk tidak berpikir pada halhal
yang tidak prinsipil. Sudahlah, biarkan KPU melaksanakan Pemilu
2014 sesuai dengan aturan yang ada. Untuk Pemilu 2019, kita
bicarakan kemudian. Tapi, prospek pemilu serentak pada 2019 sudah
jelas.
Apa sebenarnya keuntungan penyelenggaraan Pemilu
serentak?
Keuntungan pelaksanaan pemilu serentak yang paling penting
adalah berkurangnya tensi politik di tengah masyarakat. Dengan
pemilu serentak, tensi politik hanya satu kali saja. Ini berbeda dengan
pemilu tidak serentak. Sekarang saja, isu-isu di media televisi, online,
sampai media cetak, sepanjang tahun hanya isu politik. Kita
kehilangan isu pembangunan. Ini tidak baik bagi bangsa kita ke depan.
Kalau pemilu dilakukan serentak, tensi politik mungkin hanya dua
atau tiga bulan. Setelah itu kita konsentrasi pada pembangunan.
Keuntungan seperti itu mungkin kurang diperhitungkan banyak
orang. Yang sering dilihat adalah pemilu serentak menghemat biaya.
Memang kita sudah pernah menghitung, dengan pemilu yang terpisah,
kita membutuhkan sedikitnya Rp 25 triliun. Biaya ini untuk semua
pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilukada provinsi,
kabupaten, dan kota. Belum lagi dalam pemilukada, setiap calon
mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Apabila pemilu dilakukan serentak, kita menghitung mungkin hanya
membutuhkan biaya Rp 8 hingga Rp 10 triliun. Ada penghematan Rp
15 triliun. Saya mengusulkan, untuk membenahi politik nasional ke
depan, dari Rp 15 triliun itu, setengahnya atau Rp 7,5 triliun, diberikan
kepada partai politik disertai dengan aturan yang ketat dan audit
reguler oleh BPK, baik nasional maupun provinsi. Dana itu untuk
mendukung fungsi partai politik dalam rekrutmen kepemimpinan
nasional. Selama ini, partai politik tidak dibenarkan mencari dana,
namun partai politik diandalkan menjadi tempat bagi penyedia
kandidat-kandidat kepala pemerintahan. Saya menganggap ada
anomali dalam cara berpikir seperti itu.
Jadi, keuntungan pemilu serentak adalah: Pertama, ketegangan
politik akan berkurang; kedua, hemat dari sisi biaya; ketiga, memang
ada yang berpendapat, dengan pemilu serentak maka sistem
presidensial akan lebih kuat. Bisa jadi, dengan pemilu serentak
presiden sama sekali tidak bergantung pada kekuatan di parlemen.
Artinya, bisa jadi presiden terpilih dari partai minoritas di parlemen.
Bukan tergantung pada mayoritas atau minoritas dalam parlemen
melainkan pada moralitas dan etika para politisi. Para politisi jangan
menyerang presiden secara personal, tetapi kebijakannya. Pemilu
serentak menghasilkan hal yang positif, yaitu penguatan sistem
presidensial.
Apakah juga ada kelemahan atau kerugiannya?
Sejauh ini, karena kita belum pernah melakukan pemilu serentak,
kita belum bisa mengidentifikasi kelemahan dan kerugiannya.
Mungkinkah putusan MK itu digugat kembali? (Karena
ada pihak yang mengajukan PK (peninjauan kembali) atas
putusan MK itu)?
Keputusan MK final dan mengikat. Jadi, PK ke MK tidak ada
ruangnya. ❏
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
25