no-02th-viiifebruari-2014

Oleh:
Sidarto Danusubroto
Ketua MPR RI
Kita Perlu Memiliki GBHN
SEJAK menjadi Ketua MPR, dalam rangka sosialisasi Empat
Pilar, saya sudah mendatangi beberapa kampus, mulai dari
Universitas Pattimura di Ambon, kemudian kampus di
Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan),
Bangka Belitung, Mamuju (Sulawesi Barat), sampai ke kampus di
Provinsi Aceh. Bahkan, saya mendatangi kampus di hampir semua
provinsi. Dalam diskusi di banyak kampus itu, juga diskusi dengan
kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, saya
mendapat kesan bahwa selama ini kita kehilangan MPR yang dulu
dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Yang kita maksud bukanlah MPR sebagai lembaga tertinggi
negara seperti pada waktu lalu, melainkan lembaga MPR di mana
seorang presiden memberikan laporan kinerja kepada MPR sebagai
lembaga yang mewakili rakyat. Selama ini, presiden menyampaikan
laporan tahunan yang berisi pidato kenegaraan di DPR. Berbeda
dengan hal itu, kita menginginkan presiden menyampaikan laporan
kinerja kepada lembaga MPR.
Laporan kinerja atau apa yang dikerjakan presiden harus
mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR
nanti yang merumuskan GBHN. GBHN ini berfungsi secara
horisontal, dan GBHN yang berfungsi secara vertikal. GBHN secara
horisontal adalah mengenai bagaimana peta Indonesia ke depan
di bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan keamanan, dan
lainnya, misalnya selama 50 tahun ke depan. Visi misi seorang
presiden harus mengacu pada panduan GBHN ini.
Seorang presiden harus melaksanakan visi misi jangka
menengah dalam panduan GBHN sehingga tidak terpotong-potong
antara presiden yang satu dengan presiden berikutnya. Sekarang
ini, jika ganti presiden lalu terjadi perubahan sehingga peta Indonesia
ke depan tidak jelas. Karena setiap presiden memiliki visi
misi untuk 5 tahun atau 10 tahun tergantung berapa lama dia
menjabat. Ke depan, kita ingin ada satu peta bagaimana kira-kira
bangunan Indonesia dalam waktu 25 tahun atau 50 tahun yang
akan datang.
GBHN yang secara vertikal adalah GBHN yang menjadi
pedoman secara nasional, provinsi, kabupaten/kota. Semuanya
harus terintegrasi dan utuh. Jadi, meski ada otonomi daerah,
kepala daerah tidak boleh menyimpang dari GBHN nasional.
Semua kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota, harus
taat pada konstitusi. Termasuk juga presiden harus taat pada
konstitusi, dan jika melanggar konstitusi presiden bisa di-impeachment.
Taat pada konstitusi berarti juga taat pada Empat
Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD
NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka
Tunggal Ika).
Apabila kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota,
menyimpang dari konstitusi, maka harus ada upaya dari
presiden untuk menegur, jika perlu bisa mencabut otonomi
kepada daerah bersangkutan. Inilah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), yaitu membangun NKRI berdasarkan pada
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dengan kemajemukan. Inilah
sendi-sendi dasar yang telah membuat Indonesia bertahan
selama 68 tahun. Jika nanti ada (pelaksanaan) otonomi daerah
yang menyimpang dari konstitusi maka akan merepotkan
bangunan NKRI.
Jadi, harus ada GBHN yang tidak hanya horisontal dalam arti
presiden harus mengacu pada panduan, tetapi juga GBHN yang
vertikal dalam arti pembangunan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten, dan kota harus terintegrasi (integrated). Tidak boleh
lagi seorang bupati seperti raja-raja kecil di daerah, di mana
kekayaan alam dikeruk sesukanya (kebablasan). Hal ini tidak bisa
lagi dibiarkan. Semuanya harus ditata kembali. Semua harus taat
pada konstitusi, taat pada Empat Pilar.
Jika kita ingin melestarikan dan mengawal negara ini semakin
kuat maka kita perlu ada satu GBHN yang bukan hanya berfungsi
secara horizontal, tetapi juga vertikal sehingga pembangunan
nasional bisa di semua wilayah, baik nasional, provinsi, maupun
kabupaten kota bisa terintegrasi. ❏
82 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014