no-02th-viiifebruari-2014

SOSIALISASI
Gatsu 06
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Menjaga Marwah Ketatanegaraan
PASCA perubahan UUD, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan rakyat
tidak lagi berada di MPR, melainkan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Sekarang, MPR sama seperti
(kedudukannya sederajat) lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan,
ada yang mengatakan fungsi MPR seperti “pemadam kebakaran”
yang hanya bertugas ketika terjadi “kekacauan”.
Dalam pengambilan gambar acara dialog TVRI “Gatot Subroto 06”
di pelataran Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, pada Sabtu, 8
November 2013, anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Harry
Wicaksono, menolak anggapan MPR sebagai “pemadam kebakaran”.
“Fungsinya bukan sebagai pemadam kebakaran, tetapi MPR menjaga
marwah ketatanegaraan,” katanya.
Menurut Harry, anggota DPR adalah juga anggota MPR. Namun,
MPR tidak perlu mengambil posisi seperti DPR. “MPR hanya mengurusi
ketatanegaraan, menjaga marwah berbangsa dan bernegara,”
ujarnya.
Yahdil Harahap, anggota MPR dari Fraksi PAN, yang juga menjadi
narasumber dalam dialog itu berpendapat bahwa tidak semua
lembaga negara bekerja secara aktif setiap hari. Seperti MPR pada
masa sekarang kurang melakukan aktivitas dibanding MPR pada
masa lalu. Tapi, lembaga ini diperlukan ketika semua lembaga dalam
kondisi seimbang.
Dalam kondisi seperti ini, ada wacana untuk menambah
kewenangan MPR seperti menyusun Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dan mengadakan kembali sidang tahunan.
Bagaimana pendapat kedua narasumber itu?
Harry Wicaksono berpendapat, MPR dimungkinkan untuk
menyusun kembali GBHN. Sebab, dalam pemilihan presiden
(Pilpres), setiap calon menyampaikan visi dan misi. Rakyat
memilih dengan melihat visi misi itu. Rakyat memilih apakah setuju
atau tidak setuju dengan program capres itu. “Di sini
kenegarawanan menjadi penting. Capres jangan menawarkan
program baru, tetapi melanjutkan program presiden
sebelumnya,” katanya.
Harry juga setuju bila MPR mengadakan lagi sidang tahunan. “MPR
adalah menjaga marwah negara. Sidang tahunan boleh-boleh saja.
Tetapi MPR tidak bisa mengeksekusi karena MPR bukanlah eksekutif,”
ujarnya.
Sedangkan Yahdil Harahap mengakui, sejak tidak ada GBHN
56 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014