no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SELINGAN Ketenagakerjaan mulai beroperasi satu tahun kemudian atau pada 1 Juli 2015). Seluruh Indonesia Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Nasional (Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kesehatan) merupakan sebuah kelaziman. Karena banyak negara di berbagai penjuru bumi sudah menyelenggarakan jaminan sosial bagi segenap warga negaranya. Apalagi bagi Indonesia, negara yang mencita-citakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. FOTO-FOTO: ISTIMEWA Sesuai konsep negara kesejahteraan, Indonesia memang harus memberi jaminan sosial yang layak bagi seluruh warga negara. Apalagi jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Yaitu hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dari negara. Ini sesuai dengan kandungan isi Pasal 28H ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Karena itu kehadiran UU SJSN diharapkan membuka jalan bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Atau memasuki peradaban dunia yang telah menempatkan negara sebagai pelindung bagi setiap warganya melalui pembangunan SJSN yang adil dan beradab. Untuk memuluskan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang telah dicanangkan, pemerintah telah mengantongi persetujuan dari 1.700 rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah sakit-rumah sakit itu siap untuk terlibat dan turut menjalankan program tersebut. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 600 rumah sakit, baik plat merah maupun swasta yang belum menyepakati draf kerjasama. Kondisi itu memiliki arti bahwa sejak 1 Januari lalu terdapat 1.700 rumah sakit di seluruh Indonesia yang mulai menerima pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk proses pembayarannya bisa dilakukan di sejumlah bank. Seperti Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri. Kerjasama ini dilakukan untuk memberi kemudahan kepada 121,6 juta orang untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang memegang kartu Askes atau Jamkesmas bisa langsung mendapat layanan kesehatan. Dan secra berangsurangsur kartu yang mereka miliki saat ini akan ganti dengan kartu yang baru. Program BPJS ini berlaku mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Juga bagi warga asing yang sudah tinggal di Indonesia selama minimal enam bulan. Kepada mereka diwajibkan menjadi anggota BPJS. Hal ini sesuai dengan isi pasal 14 UU BPJS. Selain itu, setiap perusahaan juga wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. ❏ M. Budiono (dari berbagai sumber) 42 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO-FOTO: ISTIMEWA Pemberlakukan BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia tidak serta merta diterima oleh para buruh dan karayawan. Mereka melakukan berbagai cara untuk menolak pemberlakukan BPJS. SEBELUM diresmikan pada awal 2014, BPJS Kesehatan telah melewati berbagai lika-liku yang sangat menegangkan. Selain masalah waktu yang mengalami kemunduran, rencana pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial juga sempat mengundang pro dan kontra dari kaum buruh. Hal itu membuat suasana tarik menarik atas rencana pemberlakuan SJSN terasa semakin besar. Sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), UU BPJS sudah mendapat berbagai kritik dan penolakan tajam. Penolakan itu rata-rata dilakukan oleh serikat pekerja dan para buruh. Kondisi ini banyak menimbulkan tanda tanya, karena sesungguhnya BPJS bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama para buruh dan masyarakat kalangan bawah. Ada sejumlah alasan yang digulirkan oleh gabungan serikat pekerja dan lembaga swadaya masyarakat terkait penolakan RUU BPJS. Mereka menilai, UU SJSN induk RUU BPJS telah memanipulasi jaminan sosial menjadi asuransi wajib. Menurut mereka filosofi jaminan sosial sudah dicampuradukkan dengan prinsip-prinsip asuransi. Terbukti, masyarakat diminta melakukan iuran, seperti laiknya asuransi sistem premi. Karena itu, BPJS dinilai tidak lagi bertujuan untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Selain itu, BPJS dinilai tidak sesuai dengan semangat jaminan sosial. Karena mengubah kewajiban negara membiayai jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat membayar premi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 43
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me

no-02th-viiifebruari-2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?