no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SOSIALISASI FGD MPR-DPP Gerindra Pro Kontra Sistem Perwakilan Rakyat SISTEM perwakilan rakyat, terutama soal sistem pemilihan anggota dewan pusat, daerah, pemilihan kepala daerah sampai pemilihan kepala desa yang sekarang ini diterapkan di Indonesia, pada dasarnya sangat baik dan bertujuan mulia untuk mengakomodir aspirasi rakyat secara utuh. Namun, dalam perjalanannya, proses demokratis tersebut malah menimbulkan banyak masalah serius yang berpotensi konflik, terutama tingkat grassroot. Hal ini dibahas serius dalam Focus Group Discussion ( FGD ) antara Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI dengan DPP Partai Gerindra, Selasa 16 Desember 2013. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof. Suhardi melihat bahwa mekanisme untuk menetapkan sistem keterwakilan Indonesia saat ini sangat tidak efisien, sangat mahal ongkosnya, dan pada penerapannya malah banyak menimbulkan perpecahan, kontradiktif, pengkotak-kotakan di tataran masyarakat terkecil. Prof. Suhardi memberi contoh pemilihan kepala desa. Di Indonesia ada kira-kira 80 ribu desa yang melakukan pemilihan langsung yang pada ujungnya malah menghasilkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. “Masyarakat menjadi makin terkotak-kotak. Hal ini sangat tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong serta tepo seliro bangsa ini,” ujarnya. Menurut hemat Suhardi, ke depan, sistem perwakilan yang ada harus bisa menjadi dan membawa aspirasi rakyat secara keseluruhan dan bisa menjadi sistem yang efisien, bersatu padu bekerja sama dengan rakyat membawa bangsa ini keluar dari jurang krisis. Jangan sampai sistem ketatengaraan yang tidak efisien membuat bangsa ini makin terpuruk. Dulu, bangsa ini merasakan mekanisme pemilihan yang sangat baik dan sangat efisien. Saat ini, bangsa ini merasakan sistem pemilihan yang tidak efisien, hanya membuang-buang anggaran sangat besar, padahal seharusnya anggaran tersebut bisa untuk menyejahterakan rakyat. Antara lain, anggaran tersebut lebih baik dianggarkan untuk peningkatan produk pangan Indonesia sehingga akan lebih besar manfaatnya untuk rakyat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani melihat ada beberapa poin utama yang sangat penting harus dicermati terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, dalam pandangan Gerindra, dalam empat kali perubahan UUD 1945 ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan yang begitu cepat sejak reformasi ini berjalan. Yang terasa sekarang, menurut Muzani, perubahan UUD 1945 ternyata makin jauh dari tujuan pembentukan bangsa Indonesia. Contoh, pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang ekonomi. Pasal ini sekarang dirasakan rakyat makin menjauhkan dari kehidupan rakyat, akses kepemilikan ekonomi juga menjauhkan rakyat dari sumber-sumber ekonomi yang dimiliki negara, dan makin menjauhkan negara dari tanggung jawab kepada rakyatnya. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI 62 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
Kedua, soal kesenjangan kekuasaan dan wewenang antara DPR dan DPD. Sebagai produk reformasi, DPD itu ibarat daun salam. Daun salam sangat diperlukan untuk memasak sebagai penyedap. Tapi, begitu masakan matang dan siap disajikan, daun salam itu pasti akan disingkirkan. Padahal, sejatinya harus seimbang. Sebab, DPR dan DPD sama-sama melalui proses yang sama, yakni melalui pemilu dan dipilih langsung rakyat. DPR dan DPD juga sama-sama memiliki konstituen riil. Tanggung jawab DPR dan DPD kepada konstituennya juga sama. Ketiga, soal GBHN atau sebuah sistem haluan negara. Haluan negara bagi Gerindra sangat diperlukan. Haluan negara adalah sebuah panduan untuk pemerintahan yang sedang berjalan atau berkuasa. Panduan tersebut merupakan tolak ukur bagi pemerintah yang sedang menjalankan amanat rakyat. Namun, sangat disayangkan hal ini terkendala masalah teknis, yakni sesuai semangat reformasi melalui perubahan UUD, Presiden tidak lagi dipilih MPR RI tapi dipilih langsung oleh rakyat. Jika GBHN terbentuk, lalu Presiden tidak menjalankan haluan negara bagaimana tanggung jawabnya. Jika GBHN tidak ada hanya mengandalkan visi Presiden, bagaimana pula tolak ukur dan melakukan evaluasi kepada Presiden. “Situasi seperti ini belum bisa dipecahkan dalam UUD dan harus dicari solusinya. Intinya segala mekanisme untuk memunculkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik harus didukung. Amandemen UUD bukanlah sesuatu yang tabu untuk dilakukan, tapi terlalu sering melakukan amandemen juga tidak baik. Sebaliknya, menutup sama sekali celah melakukan amandemen juga berarti menutup pemikiran-pemikiran yang lebih baik untuk masa depan bangsa,” tandasnya. Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli terkait soal sistem ketatanegaraan Indonesia mengungkapkan, banyak sekali elemen bangsa yang mewacanakan dan melakukan berbagai pembahasan. Satu sisi ada yang menginginkan amandemen UUD kembali, tapi di sisi lain bahkan ada yang menginginkan UUD dikembalikan saja ke awal. Seluruh masukan dari elemen bangsa diterima dan menjadi pembahasan di MPR RI. Bahkan MPR RI melakukan aksi nyata dengan membentuk Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan yang kemudian bersama berbagai elemen bangsa melakukan berbagai pertemuan dan pembahasan soal sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik dan ideal. ❏ Derry Kampung 4 Pilar Evaluasi Otonomi Daerah ADEGAN pengambilan gambar acara “Kampung 4 Pilar” diawali dengan sebuah sketsa yang menampilkan komedian –- yang berperan sebagai warga kampung 4 Pilar –-membawakan tema dialog tentang evaluasi otonomi daerah. Silang pendapat di antara warga kampung 4 Pilar ditengahi oleh kepala desa. Untuk mengetahui lebih jelas tentang evaluasi otonomi daerah, kepala desa mengundang dua orang narasumber dari MPR, yaitu Yasonna H. Laoly (anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan) dan Ahmad Muqowam (anggota MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan). Seakan mendukung sketsa konflik yang dimainkan para komedian, Yasonna mengatakan, konflik-konflik itu kerap terlihat dalam pelaksanaan Pemilukada. Dia juga mempertanyakan otonomi daerah seharusnya bertujuan memberikan EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 63
Page 5 and 6:
Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8:
ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?