no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

SOSIALISASI bisa melanggengkan kekuasaan sebagai Presiden Indonesia hingga 32 tahun. Dengan masa jabatan yang dibatasi hanya dua periode itu, lanjut Martin, maka akan muncul regenerasi kepemimpinan nasional. Regenerasi adalah peralihan kepemimpinan. Namun, regenerasi kepemimpinan itu tidak boleh mengalihkan (mengubah) tujuan nasional. Meski kepemimpinan berbeda, tujuan nasional (tujuan negara Indonesia seperti disebutkan dalam Pembukaan UUD) tidak berubah. Menurut Martin, regenerasi kepemimpinan nasional ini diharapkan bisa melahirkan kepemimpinan nasional yang kuat. “Indonesia harus memiliki pemimpin yang kuat mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan penduduk yang besar, serta majemuk,” katanya. Mengacu pada konstitusi, anggota Komisi III DPR itu menyebutkan bahwa regenerasi kepemimpinan nasional merupakan tanggungjawab partai politik. Konstitusi memberikan peluang kepemimpinan nasional itu kepada partai politik. Lebih jelasnya, hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut, syarat untuk bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah 20% suara di DPR atau 25% suara nasional (presidential threshold). Dari ketentuan ini, Martin memperkirakan hanya ada tiga pasangan capres yang muncul. Persoalannya, regenerasi kepemimpinan diserahkan kepada partai politik, sedangkan di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik sangat rendah. “Masyarakat merasakan partai politik amburadul. Partai politik dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri dan tidak memikirkan rakyat. Sekarang ini partai politik berada di titik nadir. Padahal, fungsi partai politik di antaranya adalah rekrutmen kepemimpinan nasional,” jelas Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI itu. Setiap partai mempunyai mekanisme sendiri dalam merekrut calon pemimpin nasional. Ada partai yang melakukan seleksi dengan cara konvensi untuk menjaring calon pemimpin. Menurut Martin, konvensi merupakan model yang cukup baik untuk menjaring calon pemimpin. Namun, yang terpenting, adalah partai perlu membuat aturan sehingga orang yang terbaik dari partai politik bisa muncul. Martin juga menilai, sistem untuk merekrut pemimpin nasional melalui pemilihan umum presiden (Pilpres) yang dipilih secara langsung oleh rakyat sudah berjalan baik. Pemenang Pilpres ditentukan dengan suara 50% plus satu dan mendapat dukungan 20% suara dari 17 provinsi. “Dengan sistem pemilihan seperti itu maka bisa dihasilkan presiden yang kuat. Tetapi kalau pemimpinnya tidak tegas dan kuat, maka juga percuma. Begitu juga jangan hanya berdasarkan popularitas lalu dipilih rakyat, seperti di Filipina terpilih aktor yang populer, tapi rakyat akhirnya justru kecewa,” pungkasnya. ❏ BS Gatsu 06 Antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Neo Liberalime EKONOMI KERAKYATAN VS NEO LIBERALISME.” Kalimat pendek ini adalah tema dialog sosialisasi 4 Pilar yang ditayangkan TVRI akhir Oktober lalu. Melalui programa siaran Gatsu 06 yang dipandu oleh Kepala Biro Humas Yana Indrawaan dan Olga Lidya, dialog yang berlangsung di plasa Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Jl. Gatot Soebroto No. 6 Jakarta ini menampilkan dua pembicara, yaitu: pimpinan Fraksi Partai Demokrat di MPR RI Achsanul Kosasi, dan pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR Arif Budimanta. Seperti kita ketahui, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 menyebutkan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; ….dan seterus. Tapi, peran ekonomi rakyat atau ekonomi konstitusi ini begitu kecil, geraknya tenggelam oleh ekonomi yang mengandalkan mekanisme pasar atau ekonomi Neo Liberalisme (neo-lib). “Kalau kita lihat secara praksis di lapangan, ekonomi kita memang mengarah ke neo-lib,” papar Arif Budimanta dalam dialog yang diikuti oleh para mahasiswa dari UI, UIN, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa? “Satu ciri dari neo-lib adalah konsumen membayar lebih mahal, katakanlah misalnya terkait dengan kebutuhan pokok 60 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
masyarakat,” jelas Arif Budimanta. “Karena semua diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi, terserah pasar untuk melakukan proses menaikkan harga dari waktu ke waktu.” Nah, kalau dilihat dari konseptual, kedua sistem ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi neo-lib) jelas berbeda. Seperti dijelaskan Arif Budimanta, ekonomi kerakyatan atau ekonomi berbasis konstitusi manfaatnya diberikan kepada rakyat banyak. “Yang menikmati adalah rakyat banyak. Pelaku ekonominya juga rakyat. Jadi, yang melakukan proses produksi itu rakyat banyak, dalam bentuk usaha bersama, dan yang melakukan proses distribusi juga usaha bersama,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini. Kemudian, dalam hal ada kata dikuasai negara, seperti dijelaskan di Pasal 33, menurut Arif, itu untuk kepentingan rakyat banyak. Artinya, negara mengatur agar seluruh manfaat ekonomi dari berbagai macam sumber daya yang kita miliki itu, manfaatnya untuk orang banyak, bukan invidu per individu. Jadi, negara ikut mengatur. Sementara di sistem neo-lib tangan Negara hampir tidak ada. Perbedaan paling urgen, ekonomi berbasis neo-lib lebih mementingkan modal. Siapa yang kuat modalnya maka dialah yang menguasai. “Modal itu bisa orang banyak, dan bisa juga individu-individu,” jelas Arif Budimanta. Lalu, di ekonomi neo-lib negara tidak ikut terlibat di dalam pengaturan ekonomi, semua diserahkan pada mekanisme pasar. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI Masalahnya, menurut Arif Budimanta, tidak ada pasar yang sempurna. Pasar itu ibaratnya ada di dalam hutan. Keseimbangan bisa terjadi apabila ada survival. Siapa yang akan survive? Mereka yang kuat akan bertahan. Dari sisi ekonomi, yang akan bertahan adalah mereka yang dapat menguasai modal, menguasai ekonomi dari hulu sampai hilir. Dan itu kebanyakan individu-individu. Tapi, Achsanul Kosasi menilai, kedua sistem ekonomi ini tidak bisa dibandingbandingkan, dan tidak pula bisa diadu karena keduanya berada dalam perspektif berbeda. Tapi, yang jelas, ekonomi kerakyatan, terutama untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah harus datang. Pemerintah harus mengembangkan mereka, memberi insentif, memberikan perlindungan, terutama dalam hal kepastian market mereka. Sementara untuk ekonomi neo-lib, pemerintah juga harus mengatur mereka agar tidak saling memakan. Misalnya, bagaimana pengusaha-penguasaha besar ini bermitra dengan pengusaha kecil. Umpamanya, bahan baku untuk pengusaha kecil disuplai oleh pengusaha-penguasaha besar. “Jadi, kita tidak bisa mematikan perilaku pasar, dan di satu sisi juga usaha kecil harus dilindungi,” ujar Achsanul Kosasi. Menurut catatan Achsanul Kosasi, hampir semua presiden – mulai dari Soeharto hingga SBY sekarang ini – memfokuskan atau mengarah kepada ekonomi rakyat kecil. Di masa Presiden Soeharto, kita mengenal perkoperasian yang kemudian mendapat fasilitas khusus tentang koperasi. Lalu, bergeser ke Presiden Habibie, ada lembaga penjamin koperasi, dimana kredit dijamin oleh koperasi, waktu itu dikenal KUT. Begitu pula di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ada namanya kemitraan. Dan, di masa Presiden SBY sekarang ini ada program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun, dari segi kuantitasnya memang tidak besar. Karena, menurut Achsanul Kosasi, yang diharapkan oleh semua presiden adanya transfer teknologi. Untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi kecil. Tapi, tidak jalan. Jadi, peran negara di sini sangat penting. “Negara harus turun tangan, tapi bukan campur tangan,” tandas Achsanul Kosasi. Artinya, dalam hal-hal tertentu, UKM (Usaha Kecil Menengah) harus diberi proteksi, dan jangan seluruhnya diberikan kepada mekanisme pasar. “Kalau semua diberikan kepada mekanisme pasar, nggak bisa bersaing,” tambah Achsanul Kosasi. Achsanul Kosasi lalu menunjuk di Cina sebagai contoh paling ideal. Di Cina, sebagaimana ia pernah saksikan, begitu ada satu BUMN besar maka terhadap BUMN besar ini diwajibkan oleh pemerintah Cina agar konsultannya dari orang mereka. Begitu juga auditor, akuntan publik, konsultan HRD harus dari orang mereka. Dan, usaha-usaha kecil yang ada dilingkungan itu, mereka tunjuk. Jadi, pada intinya, negara harus membuat suatu kebijakan yang mengarah kepada persaingan sehat. Jangan sampai ada anak mas di perusahaan-perusahaan tertentu. Karena yang paling berat buat usaha kecil adalah akses pasar dan akses permodalan. Kalau dari teknologi, dari sisi kreatifitas, dari sisi kepandaian, orang Indonesia ini pintarpintarlah. Tapi, yang jadi soal, menurut Achsanul Kosasi, setelah jadi barang. Kemana barang ini akan dijual. Kalau ada pesanan yang begitu banyak, kemana dia harus mencari tambahan modal. Untuk itu, dalam hal akses permodalan dan akses pemasaran, pemerintah harus datang. Setelah itu baru mereka dilepas untuk jangka waktu tertentu. “Jadi, pemerintah itu bukan campur tangan, tapi turun tangan,” katanya. ❏ SCH EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 61
Page 5 and 6:
Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25 and 26: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 27 and 28: tersebut nantinya benar-benar memen
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78: Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80: Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?