no-02th-viiifebruari-2014

Recommendations

Info

NASIONAL Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Menuntut Hak Seperti Manusia Normal Para penyandang disabilitas juga manusia, memiliki hak asasi seperti manusia normal. Inilah yang akan mereka perjuangkan melalui RUU Penyandang Disabilitas. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI DI TENGAH kemajuan ekonomi Indo nesia, pemandangan mengharukan yang melibatkan penyandang disabilitas masih mudah ditemukan. Di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, tempat ibadah, dan lainnya masih sering dijumpai praktik eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Bermodal kekurangan fisik yang diderita penyandang disabilitas sejumlah oknum menjual rasa iba, demi mendapatkan keuntungan pribadi. Inilah salah satu fenomena kemiskinan yang masih mudah ditemukan di Indonesia. Meski, upaya-upaya memberangus praktikpraktik seperti itu sudah sering dilakukan, namun praktik seperti ini akan tumbuh kembali. Padahal sejumlah tokoh politik dan masyarakat juga tak pernah berhenti mengampanyekan penghentian praktik tersebut. Salah satu tokoh yang juga prihatin terhadap praktik eksploitasi penyandang disabilitas adalah Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Perhatian negara terhadap penderita disabilitas, menurut Sidarto, sangat memprihatinkan. Negara bahkan tak kunjung memberikan hak para penderita disabilitas. Kenyataan seperti ini, kata Sidarto, tentu saja sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, di negara-negara Eropa, Amerika, Jepang dan negara maju lainnya para penderita disabilitas sudah mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Terbukti, banyak fasilitas umum yang disediakan bagi para penyandang disabilitas. Termasuk lift, toilet, parkir serta jalan bagi penyandang disabilitas. Pernyataan itu disampaikan Sidarto di hadapan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) saat melakukan audiensi di MPR pada Kamis (16/1). Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia merupakan organisasi payung yang mengoordinasi organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional. Antara lain, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Gerakan Peduli Disabilitas Lepra dan Kusta Indonesia (GPDLI), Perhimpunan Jiwa Sehat serta Young Voice Indonesia. Pada kesempatan itu rombongan PPDI dipimpin ketua delegasi Dra. Ariani Soekanwo yang juga seorang tuna netra. Salah satu maksud kedatangan PPDI Indonesia di MPR adalah memohon dukungan dan bantuan ketua MPR terkait rencana pembahasan RUU Penyandang Disabilitas. Rencananya, RUU tersebut akan dibahas di DPR RI pada 2014. Mereka berharap, pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bisa melibatkan para penyandang disabilitas. Sehingga isi dan kandungan dalam UU 28 EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
tersebut nantinya benar-benar memenuhi aspirasi dan kebutuhan mereka. Pada kesempatan itu PPDI juga menyerahkan draf RUU yang sudah mereka buat. UU Penyandang Cacat Keterlibatan panyandang disabilitas dalam pembahasan RUU tersebut, menurut Dra. Ariani Soekanwo, sangat penting. Upaya tersebut perlu dilakukan agar menghindari pengulangan kekeliruan seperti yang menimpa UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Karena UU tersebut memiliki banyak kelemahan. UU No. 4 Tahun 1997 itu berparadigma charity dan mencakup enam bidang hak penyandang ditabilitas, sehingga dinilai ketinggalan zaman. Kelemahan lainnya, UU itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan tidak memberikan perlindungan yang dibutuhkan para penyandang disabilitas. Karena itu, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia tidak berharap peristiwa seperti itu terulang kembali. Lebih Ariani menjelaskan, saat ini sudah ada UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. UU ini mencakup 26 hak penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Karena itu sudah seharusnya jika UU Penyandang Disabilitas itu nantinya memiliki kandungan seperti UU No. 10 Tahun 2011. “Hingga kini para penyandang disabilitas masih merasa terkucilkan. Susah menjadi pegawai swasta, dan tidak tertampung sebagai pegawai negeri. Mereka juga memiliki keterbatasan dalam pendidikan, juga bidang ekonomi. Padahal Indonesia telah ikut meratifikasi hak-hak penyandang disabilitas,” kata Ariani menambahkan. Para penyandang disabilitas, jelas Ariani, juga masih kerap mengalami kasus-kasus yang menyedihkan. Antara lain kasus pemasungan hingga penilaian keliru yang masih kerap diarahkan kepada para penderita disabilitas. Seolah-olah mereka adalah kelompok yang selalu merugikan atau bikin malu keluarga. Bahkan kerap kali bayi disabilitas yang ada dalam kandungan berakhir tragis karena digugurkan oleh orangtuanya. Padahal, para penderita itu tidak pernah ingin menjadi disabilitas. Apa yang mereka dapat tidak bisa dilepaskan dari orangtuanya. Namun mengapa mereka sendiri yang harus menanggung penderitaan. Sementara orangtuanya tidak mau ikut menanggungnya. Karena itu, menurut Ariani, sudah saatnya para penderita disabilitas juga mendapatkan hak seperti manusia normal. Apalagi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan kesamaan hak bagi semua warga negara Indonesia. Seperti yang tercantum pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. “UUD NRI Tahun 1945 jelas mengakui hak disabilitas. Namun biar lebih nyata, barangkali perlu juga menyebutkan istilah disabilitas pada beberapa pasal dalam UUD. Seperti Pasal 28 H ayat 2, karena ayat tersebut memang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas”, kata Ariani lagi. ❏ MBO EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014 29
Page 5 and 6: Daftar Isi EDISI NO.02/TH.VIII/FEBR
Page 7 and 8: ini akan membuka peluang terjadinya
Page 9 and 10: FOTO-FOTO: ISTIMEWA presiden berten
Page 11 and 12: Melani, pemilu serentak juga membuk
Page 13 and 14: Inilah Dua Petitum Uji Materi UU No
Page 15 and 16: Apa keuntungan atau dampak positifn
Page 17 and 18: Karena itu, kita juga sudah memikir
Page 19 and 20: Kalau ada praktik seperti itu di MK
Page 21 and 22: segala hal termasuk biaya. Apakah a
Page 23 and 24: tekanan pada MK. Pendapat Bapak? In
Page 25: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI pembantaian
Page 29 and 30: mampu mengapung di air ketinggian 2
Page 31 and 32: Dien Syamsuddin, pengajian Orbit in
Page 33 and 34: terjalin antara Otoritas Pembanguna
Page 35 and 36: Seminar Partai Golkar Indonesia Per
Page 37 and 38: Mulai 1 Januari 2014 rakyat Indones
Page 39 and 40: dan dijamin BPJS,” sambung Presid
Page 41 and 42: BPJS Kesehatan Aksi Tolak BPJS FOTO
Page 43 and 44: Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.S
Page 45 and 46: Pojok MPR Dunia Komputer Memang Jal
Page 47 and 48: Kunjungan Dubes China Suka Batik Ka
Page 49 and 50: Danusubroto. Kedatangan Ketua Parle
Page 51 and 52: akan mengusulkan kepada Presiden un
Page 53 and 54: Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan B
Page 55 and 56: FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI negara tida
Page 57 and 58: (sembako), cukup sensitif bagi masy
Page 59 and 60: masyarakat,” jelas Arif Budimanta
Page 61 and 62: Kedua, soal kesenjangan kekuasaan d
Page 63 and 64: 4 Pilar Bersama Cepot Show Menggali
Page 65 and 66: Indonesia itulah yang membuat manta
Page 67 and 68: diserbu kembali. Bersama teman-tema
Page 69 and 70: Ali menjalankan tugas itu sepenuh h
Page 71 and 72: Hajriyanto menegaskan bahwa pemilu
Page 73 and 74: Titaley juga menyoroti soal kebhinn
Page 75 and 76: Lukman Hakim Saifuddin. Dalam papar
Page 77 and 78:
Bung Karno melakukan pengawasan tek
Page 79 and 80:
Inpirasi dari The Lion King BILA me
show all

no-02th-viiifebruari-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?