no-02th-viiifebruari-2014

masyarakat,” jelas Arif Budimanta. “Karena
semua diserahkan pada mekanisme pasar.
Jadi, terserah pasar untuk melakukan proses
menaikkan harga dari waktu ke waktu.”
Nah, kalau dilihat dari konseptual, kedua
sistem ekonomi (ekonomi kerakyatan dan
ekonomi neo-lib) jelas berbeda. Seperti
dijelaskan Arif Budimanta, ekonomi
kerakyatan atau ekonomi berbasis konstitusi
manfaatnya diberikan kepada rakyat banyak.
“Yang menikmati adalah rakyat banyak.
Pelaku ekonominya juga rakyat. Jadi, yang
melakukan proses produksi itu rakyat
banyak, dalam bentuk usaha bersama, dan
yang melakukan proses distribusi juga usaha
bersama,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Kemudian, dalam hal ada kata dikuasai
negara, seperti dijelaskan di Pasal 33,
menurut Arif, itu untuk kepentingan rakyat
banyak. Artinya, negara mengatur agar
seluruh manfaat ekonomi dari berbagai
macam sumber daya yang kita miliki itu,
manfaatnya untuk orang banyak, bukan
invidu per individu. Jadi, negara ikut
mengatur. Sementara di sistem neo-lib
tangan Negara hampir tidak ada.
Perbedaan paling urgen, ekonomi
berbasis neo-lib lebih mementingkan modal.
Siapa yang kuat modalnya maka dialah yang
menguasai. “Modal itu bisa orang banyak,
dan bisa juga individu-individu,” jelas Arif
Budimanta. Lalu, di ekonomi neo-lib negara
tidak ikut terlibat di dalam pengaturan ekonomi,
semua diserahkan pada mekanisme pasar.
FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI
Masalahnya, menurut Arif Budimanta, tidak
ada pasar yang sempurna. Pasar itu ibaratnya
ada di dalam hutan. Keseimbangan bisa terjadi
apabila ada survival. Siapa yang akan survive?
Mereka yang kuat akan bertahan. Dari
sisi ekonomi, yang akan bertahan adalah
mereka yang dapat menguasai modal,
menguasai ekonomi dari hulu sampai hilir. Dan
itu kebanyakan individu-individu.
Tapi, Achsanul Kosasi menilai, kedua
sistem ekonomi ini tidak bisa dibandingbandingkan,
dan tidak pula bisa diadu karena
keduanya berada dalam perspektif berbeda.
Tapi, yang jelas, ekonomi kerakyatan,
terutama untuk sektor-sektor tertentu,
pemerintah harus datang. Pemerintah harus
mengembangkan mereka, memberi insentif,
memberikan perlindungan, terutama dalam
hal kepastian market mereka.
Sementara untuk ekonomi neo-lib,
pemerintah juga harus mengatur mereka agar
tidak saling memakan. Misalnya, bagaimana
pengusaha-penguasaha besar ini bermitra
dengan pengusaha kecil. Umpamanya,
bahan baku untuk pengusaha kecil disuplai
oleh pengusaha-penguasaha besar. “Jadi,
kita tidak bisa mematikan perilaku pasar, dan
di satu sisi juga usaha kecil harus dilindungi,”
ujar Achsanul Kosasi.
Menurut catatan Achsanul Kosasi,
hampir semua presiden – mulai dari
Soeharto hingga SBY sekarang ini –
memfokuskan atau mengarah kepada
ekonomi rakyat kecil. Di masa Presiden
Soeharto, kita mengenal perkoperasian yang
kemudian mendapat fasilitas khusus tentang
koperasi. Lalu, bergeser ke Presiden
Habibie, ada lembaga penjamin koperasi,
dimana kredit dijamin oleh koperasi, waktu
itu dikenal KUT.
Begitu pula di masa Presiden Megawati
Soekarnoputri, ada namanya kemitraan. Dan,
di masa Presiden SBY sekarang ini ada program
KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun, dari
segi kuantitasnya memang tidak besar. Karena,
menurut Achsanul Kosasi, yang diharapkan
oleh semua presiden adanya transfer
teknologi. Untuk menjamin kelangsungan hidup
ekonomi kecil. Tapi, tidak jalan.
Jadi, peran negara di sini sangat penting.
“Negara harus turun tangan, tapi bukan
campur tangan,” tandas Achsanul Kosasi.
Artinya, dalam hal-hal tertentu, UKM (Usaha
Kecil Menengah) harus diberi proteksi, dan
jangan seluruhnya diberikan kepada
mekanisme pasar. “Kalau semua diberikan
kepada mekanisme pasar, nggak bisa
bersaing,” tambah Achsanul Kosasi.
Achsanul Kosasi lalu menunjuk di Cina
sebagai contoh paling ideal. Di Cina,
sebagaimana ia pernah saksikan, begitu ada
satu BUMN besar maka terhadap BUMN
besar ini diwajibkan oleh pemerintah Cina
agar konsultannya dari orang mereka. Begitu
juga auditor, akuntan publik, konsultan HRD
harus dari orang mereka. Dan, usaha-usaha
kecil yang ada dilingkungan itu, mereka
tunjuk.
Jadi, pada intinya, negara harus membuat
suatu kebijakan yang mengarah kepada
persaingan sehat. Jangan sampai ada anak
mas di perusahaan-perusahaan tertentu.
Karena yang paling berat buat usaha kecil
adalah akses pasar dan akses permodalan.
Kalau dari teknologi, dari sisi kreatifitas, dari
sisi kepandaian, orang Indonesia ini pintarpintarlah.
Tapi, yang jadi soal, menurut Achsanul
Kosasi, setelah jadi barang. Kemana barang
ini akan dijual. Kalau ada pesanan yang begitu
banyak, kemana dia harus mencari tambahan
modal. Untuk itu, dalam hal akses permodalan
dan akses pemasaran, pemerintah harus
datang. Setelah itu baru mereka dilepas untuk
jangka waktu tertentu. “Jadi, pemerintah itu
bukan campur tangan, tapi turun tangan,”
katanya. ❏
SCH
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
61