no-02th-viiifebruari-2014

segala hal termasuk biaya.
Apakah artinya pemilu serentak ini akan memperbaiki
hubungan antara parlemen dan Presiden?
Sudah barang tentu akan semakin memperkokoh hubungan antara
Presiden dan parlemen. Sebab, kalau rakyat sudah senang dengan
capres partai itu maka dia juga akan memilih partai yang mengusung
capres tersebut. Sebaliknya, jika orang sudah senang dengan
partainya, maka akan memilih capres yang diusung partai tersebut.
Intinya, ada keterkaitan antara Presiden terpilih dengan partai
pemenang pemilu legislatif. Ini akan semakin memperkuat berjalannya
roda pemerintahan dan akan mempertegas sistem presidensiil.
Putusan itu sebenarnya sudah diketok pada Maret 2013,
namun baru sekarang dibacakan dan ternyata baru 2019
dilaksanakan. Bagaimana menurut Bapak?
Saya justru melihat MK telah berhasil dengan cukup arif dan bijak
menangkap esensi Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 bahwa
sebenarnya pemilu dalam makna yang disatukan yakni Pilpres dan
Pileg. Tetapi, dalam pelaksanaannya, MK mempertimbangkan realitas
kesiapan dari kita semua. Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara
pemilu, tetapi juga kesiapan partai-partai politik, dan yang lebih penting
lagi adalah kesiapan masyarakat. Sebab, waktu yang tersedia cukup
sempit. Itulah alasan mengapa pelaksanaan pemilu serentak ditunda
hingga 2019. Saya rasa MK memiliki tingkat kearifan tersendiri. Sebab,
jika pemilu serentak dipaksakan tahun ini, saya tidak bisa
membayangkan betapa pontang pantingnya kita semua. Tidak hanya
KPU sebagai penyelenggara tetapi juga partai politik dan masyarakat.
dilaksanakan?
Dalam pemilu serentak, presidential threshold ( PT ) atau ambang
batas bagi partai politik yang berhak mengusung pasangan capres
cawapres yang sekarang diberlakukan minimal 20% kursi atau 25%
suara secara nasional, menjadi tidak relevan lagi atau sudah
kehilangan urgensinya, karena pileg dan pilpres sudah serentak.
Itulah hakekatnya Pasal 6A UUD kita. Jadi, threshold-nya itu adalah
selama parpol menjadi peserta pemilu, maka dia sebenarnya berhak
untuk mengusung atau mengusulkan pasangan capres dan
cawapres dan tidak harus lagi ditambahi syarat lain seperti minimal
memiliki sekian suara atau sekian kursi.
Dengan pemilu serentak apakah parpol diuntungkan atau
malah dirugikan?
Menurut saya, sangat diuntungkan. Karena, selama parpol itu
lolos seleksi sebagai peserta pemilu, dia berhak mencalonkan atau
mengusulkan capres dan cawapres. Selain itu, masyarakat juga
diuntungkan, karena dengan semakin banyaknya parpol yang punya
hak mengusung capres, maka opsi pilihan yang ada semakin banyak
untuk rakyat. Dengan opsi yang banyak, maka akan berdampak
positif untuk rakyat karena pilihannya akan semakin luas. Kalau
yang sekarang kan istilahnya 4 L (Lo Lagi Lo Lagi). ❏
Ada yang mengatakan, setelah putusan MK, Pemilu 2014
menjadi inkonstitusional dan keputusan MK banyak
dibumbui kepentingan politik terutama soal penundaan.
Bagaimana pandangan Bapak?
Saya rasa tidak (inkonstitusional). Seperti sudah saya jelaskan,
keputusan MK sudah arif dan bijak. Begini, keputusan MK
memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Setiap
keputusan apapun pasti ada yang puas dan ada yang
kecewa atau tidak senang. Apakah ada kepentingan politik
di balik penundaan pembacaan keputusan, hanya MK yang
tahu. Saya rasa sangat jauh ada kepentingan politik yang
menekan MK. Saya pribadi masih menaruh kepercayaan
kepada integritas MK.
Intinya, apa yang diputuskan MK adalah baik dan bijak
dan memberi kesempatan waktu yang panjang bagi DPR
dan Presiden untuk mengatur bagaimana pemilu serentak
ini. Sebab, kalau tak cukup waktu, saya khawatir akan
memaksa MK untuk membuat norma-norma baru akibat
konsekuensi dari keputusan sebelumnya karena keterdesakan
waktu. Itu yang kita kritik.
Lalu bagaimana dengan sistem ambang batas atau
presidential threshold (PT) jika sistem pemilu serentak
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
23