no-02th-viiifebruari-2014

tersebut nantinya benar-benar memenuhi
aspirasi dan kebutuhan mereka. Pada
kesempatan itu PPDI juga menyerahkan draf
RUU yang sudah mereka buat.
UU Penyandang Cacat
Keterlibatan panyandang disabilitas dalam
pembahasan RUU tersebut, menurut Dra.
Ariani Soekanwo, sangat penting. Upaya
tersebut perlu dilakukan agar menghindari
pengulangan kekeliruan seperti yang
menimpa UU No. 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Karena UU tersebut
memiliki banyak kelemahan.
UU No. 4 Tahun 1997 itu berparadigma
charity dan mencakup enam bidang hak
penyandang ditabilitas, sehingga dinilai
ketinggalan zaman. Kelemahan lainnya, UU
itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan dan
tidak memberikan perlindungan yang
dibutuhkan para penyandang disabilitas.
Karena itu, Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia tidak berharap
peristiwa seperti itu terulang kembali.
Lebih Ariani menjelaskan, saat ini sudah
ada UU No. 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang
Disabilitas. UU ini mencakup 26 hak
penyandang disabilitas sebagai hak asasi
manusia. Karena itu sudah seharusnya jika
UU Penyandang Disabilitas itu nantinya
memiliki kandungan seperti UU No. 10 Tahun
2011.
“Hingga kini para penyandang disabilitas
masih merasa terkucilkan. Susah menjadi
pegawai swasta, dan tidak tertampung
sebagai pegawai negeri. Mereka juga
memiliki keterbatasan dalam pendidikan, juga
bidang ekonomi. Padahal Indonesia telah ikut
meratifikasi hak-hak penyandang disabilitas,”
kata Ariani menambahkan.
Para penyandang disabilitas, jelas Ariani,
juga masih kerap mengalami kasus-kasus
yang menyedihkan. Antara lain kasus
pemasungan hingga penilaian keliru yang
masih kerap diarahkan kepada para
penderita disabilitas. Seolah-olah mereka
adalah kelompok yang selalu merugikan atau
bikin malu keluarga. Bahkan kerap kali bayi
disabilitas yang ada dalam kandungan
berakhir tragis karena digugurkan oleh
orangtuanya.
Padahal, para penderita itu tidak pernah
ingin menjadi disabilitas. Apa yang mereka
dapat tidak bisa dilepaskan dari
orangtuanya. Namun mengapa mereka
sendiri yang harus menanggung
penderitaan. Sementara orangtuanya tidak
mau ikut menanggungnya.
Karena itu, menurut Ariani, sudah
saatnya para penderita disabilitas juga
mendapatkan hak seperti manusia normal.
Apalagi UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 juga memberikan kesamaan hak
bagi semua warga negara Indonesia. Seperti
yang tercantum pada Pasal 28 UUD NRI
Tahun 1945.
“UUD NRI Tahun 1945 jelas mengakui hak
disabilitas. Namun biar lebih nyata,
barangkali perlu juga menyebutkan istilah
disabilitas pada beberapa pasal dalam UUD.
Seperti Pasal 28 H ayat 2, karena ayat
tersebut memang diperuntukkan bagi
penyandang disabilitas”, kata Ariani lagi. ❏
MBO
EDISI NO.02/TH.VIII/FEBRUARI 2014
29