Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa
yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan
banding, menunjukkan bahwa hanya 6,94 % pencari keadilan
yang tidak puas.
Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding
pada tahun 2011 sebanyak 6229 perkara. Sehingga sisa
perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 863 perkara
(12,17 %).
Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang
ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara
pidana di tingkat banding sebesar 87,83 %.
· Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
Selama tahun 2011 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
menerima perkara banding sebanyak 563 perkara. Dari
jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus berjumlah 433
sehingga sisa perkara pada akhir 2011 berjumlah 130 perkara.
Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang
ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara
tindak pidana korupsi di tingkat banding sebesar 79,91 %.
Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara tindak pidana
korupsi yang diputus pada tingkat pertama (466 perkara) dan
yang diajukan banding (563 perkara), mengindikasikan bahwa
hampir semua putusan diajukan upaya hukum banding. Selain
itu, adanya jumlah perkara masuk pada pengadilan tinggi
tindak pidana korupsi yang lebih banyak dibandingkan perkara
yang diputus pada pengadilan Tipikor dikarenakan dalam
pemeriksaan tingkat banding semua perkara korupsi meskipun
bukan berasal dari pengadilan Tipikor tetap didistribusikan ke
pengadilan tinggi Tipikor.
2) Perkara Perdata
a) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri
Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh
Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 62.591 perkara. Jumlah
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 2
75