Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor: 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Mahkamah Agung RI tidak lagi mengelola
anggaran bantuan hukum setelah selesai anggaran tahun berjalan. Selanjutnya
pengelolaan bantuan hukum dipindahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
IV AKTUALISASI PERAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA
FORUM INTERNASIONAL
Tahun 2011 juga menjadi awal dari meningkatnya peran Mahkamah Agung RI
dalam percaturan dan pergaulan peradilan internasional. Setelah lebih dari 30
tahun tidak menyelenggarakan forum berskala internasional, pada tanggal13-16
Maret 2011, Mahkamah Agung RI dipercaya menjadi tuan rumah bagi Konferensi
Regional Asia Pasifik Pertama atau Asia Pasific International Association of Court
Administration (IACA) 2011. Perhelatan internasional ini dihadiri tidak kurang dari
70 delegasi asing yang berasal dari 19 negara, termasuk enam orang Ketua
Mahkamah Agung RI negara sahabat dan lebih dari 70 orang delegasi lokal.
Pembukaan Konferensi IACA dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat dan dibuka
langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
IACA adalah asosiasi para pengelola (administrator) pengadilan, yang
beranggotakan lebih dari 100 negara, bertujuan untuk memfasilitasi jaringan
para pengelola pengadilan (court administrators) dengan tujuan untuk bekerja
sama dalam mencapai harmonisasi global terkait dengan administrasi peradilan.
Indonesia bergabung dengan IACA sejak tahun 2009.
Kepercayaan ini merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap peran
Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran strategis
pada kawasan Asia Pasifik. Acara yang bertajuk Access to Justice tersebut
membicarakan secara detail tentang berbagai aspek akses terhadap keadilan,
termasuk pengalaman negara peserta dalam menyelenggarakan berbagai
mekanisme pemberian akses terhadap keadilan, mulai dari solusi hukum acara,
pelaksanaan sidang keliling, mengelola bantuan hukum, sampai penggunaan
teknologi dan informasi.
Pada tanggal 19 September 2011 Delegasi Pemerintah Bangladesh berkunjung
ke Mahkamah Agung RI dalam rangka pembentukan pengadilan tindak pidana
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
10 BAGIAN 1