Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Permasalahan kedua,terkait dengan tata cara pembagian harta
waris. Menurut pemohon, permasalahan sebenarnya adalah berlaku
atau tidaknya akta pembagian waris yang telah dibuat berdasarkan
kesepakatan dengan isteri pertama.
Dalam putusannya, majelis hakim kasasi menentukan bahwa hukum
waris Islam bersifat memaksa (asas ijbari). Kemudian, menurut majelis,
dalam hal ini dianggap terdapat satu harta bersama, baik terkait
perkawinan pertama, maupun perkawinan kedua. Dari harta bersama
tersebut, 1/3 bagian dianggap sebagai harta waris almarhum yang
harus dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing
(5/80 untuk masing-masing isteri, 14/80 untuk anak perempuan, serta
28/80 untuk masing-masing anak laki-laki).
b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung
1) Bahwa asas ijbari memiliki inti hukum waris Islam bersifat memaksa,
artinya ketika seorang Muslim meninggal dunia, maka pada
saat itu juga berlakulah hukum waris yang intinya peralihan hak
atas harta warisan kepada ahli warisnya. Kata-kata peralihan
mengandung makna bahwa Allah Swt telah menentukan hak
masing-masing ahli waris;
2) Bahwa judex factie telah mengambil kebijakan kepada anak asuh
dan/atau anak angkat dan memberi yang bersangkutan hak, dalam
hal ini tidak dibenarkan dalam Islam kecuali atas ridho dari para ahli
waris, selain itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku para Penggugat Intervensi […] tidak memenuhi syarat
untuk dinyatakan sebagai anak asuh dan/atau anak angkat […]
3) […]
4) Bahwa harta benda almarhum […] baik dalam konvensi maupun
rekonvensi diperoleh selama dalam perkawinan dengan […] (isteri
pertama) dan […] (isteri kedua), karenanya berdasarkan ketentuan
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, harta benda tersebut harus dinyatakan sebagai harta
bersama dalam perkawinan;
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
366 BAGIAN 10