Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

2. Di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (Batam)
tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) Pengadilan Negeri
dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara lain
berdasarkan petikan:
a. Petikan Keppres Nomor 26 tahun 2006 tanggal 12 Desember
2006 tentang pembentukan PN antara lain PN Batu Licin;
b. Petikan Keppres Nomor 18 tahun 2011 tanggal 11 Juli tahun
2011 tentang Pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN
Serang.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Bab III Ketentuan peralihan pasal 35: “dengan
Undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota provinsi”.
Mahkamah Agung telah memenuhi Undang-undang tersebut melalui
sejumlah kebijakan yaitu:
1. Pada 7 Februari 2011 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan, PN Padang,
PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang
PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda,
PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura.
Operasionalisasi Pengadilan Tipikor di seluruh pengadilan ini
diresmikan di PN Banjarmasin pada 28 April 2011.
2. Pada 11 Oktober 2011, Ketua Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 153/KMA/SK/X/2011
tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
PN Aceh, PN Tanjung Pinang, PN Jambi, PN Pangkal Pinang, PN
Bengkulu, PN Palangkaraya, PN Mamuju, PN Palu, PN Kendari, PN
Manado, PN Gorontalo, PN Denpasar, PN Ambon, PN Ternate dan
PN Manokwari. Operasionalisasinya secara simbolis diresmikan di
PN Palangkaraya pada 20 Oktober 2011;
Progres penyusunan struktur organisasi Kepaniteraan dan
Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
240 BAGIAN 6