Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor dilakukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan atas Hakim Pengadilan Tipikor, sejalan dengan pendirian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat provinsi seluruh Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2011
sejumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah diresmikan oleh
Ketua Mahkamah Agung, sehingga jumlah Pengadilan Tipikor saat ini
telah berada di 33 provinsi di Indonesia.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim tindak pidana korupsi
Pusdiklat Teknis Peradilan telah melaksanakan sertifikasi calon hakim
tipikor angkatan XI dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, dengan
perincian sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah Peserta Sertifikasi Calon Hakim Tipikor Angkatan XI
Pengadilan Hakim Karir
Calon Hakim Ad
Hoc
Jumlah
Tingkat Banding 10 30 40
Tingkat Pertama 26 54 80
Jumlah 36 84 120
Sejak dimulainya sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tahun
2007 sampai dengan tahun 2011, jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi
yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat berjumlah 1211
orang,
Selain kegiatan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, Pusdikat Teknis
Peradilan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi hakim
tindak pidana korupsi, khususnya bagi 122 orang hakim ad hoc tingkat
pertama dan tingkat banding dalam hal pendalaman materi hukum
acara.
b. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara
lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan
lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan, Ketua Mahkamah
Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 134/KMA/SK/
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 8
297