Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI. Sistem ini telah dibangun
sejak tahun 2006 dan terus-menerus dikembangkan hingga kini. Diantara
pengembangan Direktori Putusan yang dilakukan Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI pada tahun 2011 adalah penambahan fitur komunikasi data. Fitur
ini dibuat terkait dengan lahirnya SEMA 14 Tahun 2010 yang mewajibkan
pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu sebagai
kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Fitur ini menjadi
pilihan bagi pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik tersebut
selain dua pilihan lainnya, flashdisk/compact disk dan surat elektronik.
Melalui fitur ini pengadilan tingkat pertama bisa melakukan komunikasi
data dengan Mahkamah Agung RI secara dua arah untuk pengiriman
dokumen elektronik atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
Bagi Mahkamah Agung RI, jika Pengadilan menggunakan fitur akan segera
memberikan informasi secara real time mengenai perkara-perkara yang
akan diajukan upaya hukum kasasi. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung RI
pun dapat langsung mendownload file yang disertakan sebagaimana SEMA
14/2010.
Segala aktivitas yang dilakukan Mahkamah Agung RI, mulai membuka,
mendownload, meregistrasi, hingga mengupload putusan akan
langsung terkomunikasikan secara otomatis melalui sistem antar muka
untuk pengadilan yang mengajukan. Selain itu, komunikasi data juga
dilakukan oleh sistem ke surat elektronik pengadilan pengaju yang
telah ditegistrasikan. Selain untuk upaya hukum kasasi dan
peninjauan kembali Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh pengadilan
tingkat pertama dan banding ketika diaajukan upaya hukum banding.
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sangat menganjurkan pengadilan
untuk menggunakan fitur komunikasi data direktori putusan untuk
pengiriman dokumen elektronik sebagaimana diatur SEMA 14/2010. Selain
itu sistem komunikasi data memiliki beberapa keunggulan:
a. File lebih aman dan terstandarkan formatnya
Berdasarkan laporan dari Direktorat Pranata dan Tatalaksana seringkali
dijumpai kasus Compact Disc (CD) yang dikirim pecah, CD tidak berisi
data (kosong), file yang tersimpan tidak bisa dibaca, dan file berisi
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 2
101