Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Recommendations

Info

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 154 BAGIAN 4 Kemudian sejumlah 5 pengadilan berada pada Level II dan sebanyak 3 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 7 Penilaian Bantuan Hukum Tahap Pertama Pengadilan Level I Level II Level III Pengadilan Negeri 0 3 3 Pengadilan Agama 2 2 0 Pengadilan TUN - - - Pengadilan Militer - - - Jumlah Total 2 5 3 Hasil penilaian audit kinerja bidang bantuan hukum untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 9 Pengadilan Negeri dan 10 Pengadilan Agama. Misalnya Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Agama Kepanjen. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 8 Penilaian Bantuan Hukum Tahap Kedua Jenis Pengadilan Level I Level II Level III Pengadilan Negeri 9 8 23 Pengadilan Agama 10 10 17 Pengadilan TUN - - - Pengadilan Militer - - - Jumlah Total 19 18 40 4) Bidang Keterbukaan Informasi Audit Kinerja tahap pertama, pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 2 Pengadilan. Kemudian 5 pengadilan berada pada Level II dan 5 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 9 Penilaian keterbukaan Informasi Tahap Pertama Pengadilan Level I Level II Level III Pengadilan Negeri 0 2 3 Pengadilan Agama 1 3 2 Pengadilan TUN 0 0 0 Pengadilan Militer 1 0 0 Jumlah Total 2 5 5 Hasil penilaian audit kinerja bidang Keterbukaan Informasi untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 5 Pengadilan Negeri, 12 Pengadilan Agama, 1 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 10 Penilaian Keterbukaan Informasi Tahap Kedua Pengadilan Level I Level II Level III Pengadilan Negeri 5 8 27 Pengadilan Agama 12 15 10 Pengadilan TUN 1 7 2 Pengadilan Militer 0 3 3 Jumlah Total 18 33 42 5) Bidang Penanganan Pengaduan Pada tahap pertama, kegiatan audit kinerja menghasilkan pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 1 Pengadilan, kemudian 7 pengadilan berada pada Level II dan 4 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 4 155
Page 1 and 2:
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI -
Page 3 and 4:
LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPU
Page 5:
Page 8 and 9:
viii NON YUDISIAL YUDISIAL Agama PA
Page 10 and 11:
x Wakil Ketua Mahkamah Agung Republ
Page 12 and 13:
KADIR MAPPONG, SH. DR. HARIFIN A. T
Page 14 and 15:
xiv DAFTAR HAKIM-HAKIM AGUNG No. NA
Page 16 and 17:
xvi DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I DI
Page 18 and 19:
xviii Laporan Tahunan Mahkamah Agun
Page 20 and 21:
xx Untuk mewujudkan “Access to Ju
Page 22 and 23:
xxii Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 24 and 25:
xxiv Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 26 and 27:
xxvi Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 28 and 29:
xxviii Laporan Tahunan Mahkamah Agu
Page 30 and 31:
507 jenis layanan juga menempatkan
Page 32 and 33:
adalah sangat baik, bahwa meskipun
Page 34 and 35:
2. Meningkatkan produktivitas dalam
Page 36 and 37:
Kedua kebijakan itu diperlukan untu
Page 38 and 39:
Penting untuk dicatat bahwa berdasa
Page 40 and 41:
Hal ini merupakan perubahan signifi
Page 42 and 43:
diantaranya adalah hakim, disusul o
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Langkah strategis yang menjadi rana
Page 50 and 51:
data yang efektif, murah dan mudah
Page 52 and 53:
Dari tiga indikator kinerja utama K
Page 54 and 55:
Tabel 1. Keadaan Perkara Mahkamah A
Page 56 and 57:
Tabel 2. Perkara yang diterima Mahk
Page 58 and 59:
Rasio penyelesaian perkara kasasi t
Page 60 and 61:
Tabel 7. Klasifikasi perkara kasasi
Page 62 and 63:
10 Perbuatan Tidak Menyenangkan 87
Page 64 and 65:
e) Perkara Perdata Agama Laporan Ta
Page 66 and 67:
3 Perijinan 49 11.61% 4 Pemilu 27 6
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
2) Rincian Keadaan Perkara Peninjau
Page 72 and 73:
Tabel 19. Klasifikasi perkara PK pe
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
c. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil
Page 78 and 79:
Berikut ini rekapitulasi permohonan
Page 80 and 81:
2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun
Page 82 and 83:
Dari tabel tersebut diatas dapat di
Page 84 and 85:
Suasana Konsinyering Percepatan Min
Page 86 and 87:
1) Sisa Perkara Laporan Tahunan Mah
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Tabel 36 Jumlah Perkara aktif tahun
Page 92 and 93:
4 Kehutanan 191 111 12 123 -35.60%
Page 94 and 95:
Tabel 40. Jenis/lamanya pemidanaan
Page 96 and 97:
Tabel 41 Rincian jumlah denda dan u
Page 98 and 99:
perkara, atau 97,60% dari keseluruh
Page 100 and 101:
2. Keadaan Perkara di Empat Lingkun
Page 102 and 103:
NO 1 2 3 SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
2) Pengadilan Tinggi Agama Laporan
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neg
Page 114 and 115:
IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TER
Page 116 and 117:
Tabel 50 Neraca penggunaan biaya pr
Page 118 and 119:
c. Uang Denda dan Uang Pengganti ya
Page 120 and 121:
2 Agama Pendaftaran 30.000 363.041
Page 122 and 123:
3) Modernisasi Pengelolaan Pelapora
Page 124 and 125:
V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANA
Page 126 and 127:
2. Penguatan Manajemen Pengetahuan
Page 128 and 129:
operator pada pengadilan tinggi, pe
Page 130 and 131:
putusan dalam format .pdf sehingga
Page 132 and 133: Berita Detik News pada Hari Kamis,
Page 134 and 135: Sementara itu khusus untuk perkara
Page 136 and 137: - Mendokumentasikan struktur dan me
Page 138 and 139: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI -
Page 142 and 143: II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAG
Page 144 and 145: Ruang Pelayanan Hukum untuk Anak da
Page 146 and 147: Pemberi jasa bantuan hukum yang ber
Page 148 and 149: telah berhasil dilakukan pada 338 l
Page 150 and 151: Sidang Isbat Nikah ini bertujuan un
Page 152 and 153: 2. Kendala dan Solusi a. Pada Direk
Page 154 and 155: daya yang ada dan memaksimalkan pen
Page 156 and 157: III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILA
Page 158 and 159: Informasi peradilan yang harus dipu
Page 160 and 161: Grafik 3 Jumlah Pengunjung Meja Inf
Page 162 and 163: Monitoring dilakukan melalui dua ta
Page 164 and 165: . Kinerja Pelayanan Informasi Ditje
Page 166 and 167: informasi. Apabila situs www.ditjen
Page 168 and 169: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 t
Page 170 and 171: Dalam rancangan peraturan tersebut,
Page 176 and 177: PENGGERAK SISTEM & ENABLERS CAPAIAN
Page 178 and 179: Audit Integritas dimaksudkan untuk
Page 180 and 181: Tabel 4 Penilaian Tahap Kedua Lapor
Page 184 and 185: Tabel 11 Penilaian Penanganan Penga
Page 186 and 187: 2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan
Page 188 and 189: pengaduan diterima pengadilan. Sura
Page 190 and 191: . Pengawasan Reguler Tabel 16 Penga
Page 192 and 193: c. Monitoring (Pemantauan) Monitori
Page 194 and 195: Tabel 18 Pemeriksaan Review Wilayah
Page 196 and 197: Tabel 20 Hukuman Disiplin Aparat Pe
Page 198 and 199: Badan Pengawasan, tetapi juga memba
Page 200 and 201: Pembangunan sistem aplikasi di atas
Page 202 and 203: 4 Jr Prb, SH Hakim PN. B Bg Melangg
Page 204 and 205: Kedua Tim tersebut berperan untuk m
Page 206 and 207: evisi serta penyesuaian dengan Pera
Page 208 and 209: TAHUN 2010 WILAYAH III PTA Pontiana
Page 210 and 211: Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mah
Page 212 and 213: salah satu kriteria yang baik adala
Page 218 and 219: Kepala BKN No. 11 tahun 2008 tentan
Page 220 and 221: a. Sistem Informasi Kepegawaian (SI
Page 222 and 223: c. Sistem Informasi Mahkamah Agung
Page 224 and 225: ekerja sama dengan Direktur Pembina
Page 226 and 227: Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Seleksi
Page 228 and 229: c) Waktu. Tanggal 9 Juni 2011. Lapo
Page 230 and 231: 8 PN. Palu 3 PT. Yogyakarta 1 9 PN.
Page 232 and 233:
pendalaman materi Hukum Acara yang
Page 234 and 235:
8 PT MEDAN 7 2 9 9 PT PADANG 5 2 7
Page 236 and 237:
masing-masing kamar. Selanjutnya pe
Page 238 and 239:
TUN sebanyak 2 orang hakim pensiun
Page 240 and 241:
Tabel 11 Komposisi Jabatan Struktur
Page 242 and 243:
Tabel 13 Sebaran hakim di empat lin
Page 244 and 245:
3. Sebaran Sumber Daya Manusia Berd
Page 246 and 247:
5. Perbandingan jumlah Pegawai per
Page 248 and 249:
V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT N
Page 250 and 251:
Pengadilan Tinggi Agama No. Instans
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Page 258 and 259:
2) Mahkamah Agung telah melakukan e
Page 260 and 261:
2) Atas dasar laporan hasil optimal
Page 262 and 263:
dengan menyesuaikan alokasi anggara
Page 264 and 265:
Tabel 1 Kasus Kerugian Negara Kepal
Page 266 and 267:
Jumlah Usulan Peningkatan Kelas Pen
Page 268 and 269:
2. Di kantor Pengadilan Tata Usaha
Page 270 and 271:
Tabel 3: Daftar Usulan Pengadilan N
Page 272 and 273:
Agung tahun sebelumnya sebesar Rp5.
Page 274 and 275:
Grafik 2: Alokasi Anggaran Pusat da
Page 276 and 277:
a. Alokasi Anggaran Per Program Tab
Page 278 and 279:
d. Alokasi Anggaran Per Unit Organi
Page 280 and 281:
c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Page 282 and 283:
V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Tabel 1 Peningkatan Sarana dan Pras
Page 290 and 291:
Selain sarana tersebut, untuk kelan
Page 292 and 293:
Biro Perlengkapan Badan Urusan Admi
Page 294 and 295:
Pemanfaatan sarana teknologi inform
Page 296 and 297:
Guna melihat website peradilan di e
Page 298 and 299:
Peradilan Militer 13 15 28 Peradila
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Sumber daya yang dikerahkan pada sa
Page 306 and 307:
Tabel 2 Lingkungan Peradilan Agama:
Page 308 and 309:
Anggota Tim Tutor Betinna Yahya, SH
Page 310 and 311:
Peserta Diklat II, Program PPC Terp
Page 312 and 313:
eferensi bagi kalangan hakim dalam
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
c. Subyek/Materi Penelitian: “Med
Page 318 and 319:
3) Eksistensi dan pengaturan terhad
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
4) Kurangnya pembinaan integritas y
Page 324 and 325:
dan Hakim Agung, Dr. Salman Luthan,
Page 326 and 327:
IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim L
Page 328 and 329:
2. 3. 4. 5. Diklat Pembekalan Progr
Page 330 and 331:
. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan
Page 332 and 333:
5. USAID-Chance for Justice (C4J) 2
Page 334 and 335:
Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golon
Page 336 and 337:
2. Program Rutin Pelaksanaan Pendid
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
internasional pertama untuk wilayah
Page 344 and 345:
informasi dan diskusi secara kompre
Page 346 and 347:
Pertemuan ini mengagendakan pemapar
Page 348 and 349:
4. National Case Management Workhso
Page 350 and 351:
- Hakim Agung/Hakim di Maroko dapat
Page 352 and 353:
Economy, dalam kerangka APEC-Ease o
Page 354 and 355:
Konferensi juga menyinggung tentang
Page 356 and 357:
Mahkamah Agung RI melaksanakan kunj
Page 358 and 359:
Manfaat yang diperoleh dari hasil k
Page 360 and 361:
Mahkamah Agung melakukan kunjungan
Page 362 and 363:
Republik Indonesia yang telah diang
Page 364 and 365:
14. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung
Page 366 and 367:
dan Mahkamah Agung Yordania. Kunjun
Page 368 and 369:
d. Melakukan pengawasan terhadap pe
Page 370 and 371:
eperkara dan pihak lain yang membut
Page 372 and 373:
untuk membuat kerjasama dengan Mahk
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
a. Resume Perkara Perkara ini merup
Page 380 and 381:
c. Amar Putusan 1) Mengadili: • M
Page 382 and 383:
Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Page 384 and 385:
(Sporadik) tanah tersebut. Sementar
Page 386 and 387:
III. PERDATA AGAMA 1. 67 PK/AG/2010
Page 388 and 389:
Page 390 and 391:
Page 392 and 393:
terhadap isterinya, dengan ketentua
Page 394 and 395:
Permasalahan kedua,terkait dengan t
Page 396 and 397:
IV. PERDATA UMUM 1. 10 K/Pdt/2011 N
Page 398 and 399:
Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2)
Page 400 and 401:
Menurut majelis hakim, benar bahwa
Page 402 and 403:
V. PERDATA UMUM 1. 01 K/Pdt.Sus/201
Page 404 and 405:
2. 58 PK/Pdt.Sus/2011 No. Perkara :
Page 406 and 407:
2) Bahwa tidak dapat dipertimbangka
Page 408 and 409:
380 Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 410 and 411:
382 Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 412 and 413:
384 2. AusAID melalui AIPJ (Austral
Page 414 and 415:
Pada tahun 2011 ini telah dilakukan
Page 416 and 417:
LAMPIRAN 1 Nama Proyek: Changes For
Page 418 and 419:
RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBE
Page 420 and 421:
tahun kedepan dengan melengkapi fit
Page 422 and 423:
Tata laksana (SOP) masih menunggu p
Page 424 and 425:
Nama Proyek: Australia Indonesia Pa
Page 426 and 427:
pelaksanaan kegiatan penyusunan. De
Page 428 and 429:
publikasi bantuan hukum. rencana uj
Page 430 and 431:
Tim Asistensi Pembaruan dan LeiP De
Page 432 and 433:
Proses kerja dan interaksi positif
Page 434 and 435:
(Rp 267,750,000) • Realisasi angg
Page 436 and 437:
1. 10 Draft SK KMA terkait kegiatan
Page 438 and 439:
secara rinci per kategori peserta d
Page 440 and 441:
NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG 3 4 5
Page 442 and 443:
NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG 22 23
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
Page 448 and 449:
Page 450 and 451:
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
No No Surat KMA Tanggal Ditujukan P
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
LAMPIRAN 3 Laporan Tahunan Mahkamah
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
Page 476 and 477:
Kelompok Kerja Keseketariatan Penyu
Page 478 and 479:
Page 480 and 481:
Page 482 and 483:
Page 484:
show all

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?