Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

lingkungan peradilan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor 043/SEK/01/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 perihal
Penyampaian Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan kepada Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai sekarang belum
ditindaklanjuti (masih dalam proses). Berdasarkan Surat Kepala Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 410/Bua.1/XII/2010
tanggal 13 Desember 2010 telah disusun draft Naskah Akademis
Organiasasi dan Tatakerja Peradilan. Berdasarkan kesepakatan
bersama dalam beberapa kali pertemuan antar instansi terkait maka
perubahan organisasi dan tatakerja kepaniteraan dibahas lebih dahulu.
Berdasarkan keputusan rapat 9 Agustus 2010, Mahkamah Agung
mengusulkan beberapa perubahan antara lain: perubahan kelas pada
pengadilan dan peningkatan eselonisasi pada pengadilan dengan
menghilangkan eselon V pada Pengadilan Kelas II, meningkatkan eselon
Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding. Dalam rapat
jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menyatakan sudah ada kontrak kerja dengan Presiden untuk
tidak menambahkan eselon terhadap usulan peningkatan eselon dari
Kementerian Negara/Lembaga. Sehubungan dengan itu, Mahkamah
Agung mengusulkan untuk membicarakan perubahan kelas dan
peningkatan eselon ini pada tingkat eselon I. Mahkamah Agung kembali
mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 190/BUARENOG/VI/2010 tanggal 18
Juni 2010 yang berisi konsep organisasi dan tatakerja kepaniteraan
peradilan berikut permintaan tentang diadakannya pertemuan kecil
antara Mahkamah Agung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi pertemuan dimaksud sampai saat
ini masih belum terlaksana. Pada 5 Oktober 2010, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirim
surat balasan Nomor B/220/D.II.PAN-RB/10/2010, perihal Konsep
tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Peradilan.
Dalam suratnya Menteri meminta Mahkamah Agung menyertakan
Naskah Akademis yang mencantumkan latar belakang usulan dan
konsep perubahan yang diinginkan sebagai bahan pertimbangan.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 6
241