Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

(Sporadik) tanah tersebut. Sementara itu dalam keterangan Surat Ukur
yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat HGU kepada PT. PN VIII
(Persero) dinyatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong
padahal sebelumnya telah ada yang menguasai secara fisik, yaitu para
penggugat.
Di tingkat pertama PTUN Bandung mengabulkan gugatan Para
Penggugat dan menyatakan sertifikat HGU a quo batal. Di tingkat
banding PTTUN Jakarta memperkuat putusan tersebut. Namun di
tingkat kasasi putusan PTTUN tersebut dibatalkan oleh MA. Dalam
putusannya Majelis Kasasi memutuskan gugatan para penggugat tidak
dapat diterima dengan pertimbangan bahwa para penggugat terbukti
hanya menempati/mengelola tanah yang dipersengketakan, sementara
itu atas tanah tersebut masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus
diputus oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
Atas putusan Kasasi ini para penggugat mengajukan PK. Oleh Majelis
PK, putusan Kasasi tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa
yang dipermasalahkan oleh para Penggugat murni sengketa Tata
Usaha Negara, yaitu diterbitkannya Sertifikat HGU atas nama Tergugat
yang didasarkan atas surat ukur yang tidak benar.
b Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat
kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam memutus perkara a quo,
karena sengketa ini murni sengketa Tata Usaha Negara. Dari posita
maupun petitum gugatan, yang dipermasalahkan adalah Keputusan
Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Guna Usaha No. 282 dan SHGU
No. 283 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII(Persero)) untuk
diuji keabsahannya dari segi hukum Administrasi yaitu dari segi:
Kewenangan, prosedur dan material substansialnya;
Dari bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis terbukti Keputusan Tata Usaha
Negara obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat
yuridis dari segi “Material Substansialnya”, yaitu kondisi keadaan tanah
(Bukti T3 = T4 = TII Int. 1) ternyata tidak sesuai dengan keadaan
sesungguhnya ;
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
356 BAGIAN 10