Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang diterima (Pengadilan
Tingkat Banding menjalankan fungsi koordinator) sehingga akan
memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya
lebih akuntabel. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada surat Kepala
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 291/BUA.1/
OT.01.1/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.
e. Anggaran Responsif Gender (ARG)
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) dalam Pemberdayaan Nasional maka Implementasi
PUG dalam perencanaan dan penganggaran (RKA-KL) disebut
sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Memperhatikan RPJMN
tahun 2010-2014 tentang percepatan PUG melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diharapkan dapat
memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan lakilaki
(termasuk anak) menghasilkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi
kesenjangan dan menghapus diskriminasi gender.
Sebagai salah satu lembaga negara, Mahkamah Agung diharapkan
menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program dan
kegiatannya. Untuk itulah dilakukan kerjasama dengan Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG) Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di
bawahnya. Ini juga didukung Surat Keputusan Kepala Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Nomor 164A/BUA/SK/IX/2011 tentang
Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG).
Pedoman penyusunan ini dibuat sebagai acuan bagi para perencana
pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat
lingkungan peradilan di bawahnya untuk menyusun program dan
kegiatan yang responsif gender.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
234 BAGIAN 6