Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Pembangunan sistem aplikasi di atas telah disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi dari Badan Pengawasan. Sistem yang dirasakan
sangat penting saat ini adalah untuk sistem aplikasi kepegawaian di
Badan Pengawasan dan aplikasi database pemeriksaan aset tetap.
Pada pembuatan aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan bertujuan
untuk mendapatkan data kepegawaian yang meliputi hasil pemeriksaan
yang pernah dilakukan oleh Badan Pengawasan beserta tindaklanjut dari
hasil pemeriksaan. Data ini akan menjadi informasi yang berguna untuk
mengetahui rekam jejak pegawai dan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan, baik dalam rangka promosi mutasi maupun keikutsertaan
pegawai dalam suatu pendidikan dan pelatihan. Aplikasi kepegawaian
diharapkan akan terintegrasi secara online dengan aplikasi kepegawaian
Mahkamah Agung RI, sehingga data kepegawaian yang ada pada Badan
Pengawasan meliputi seluruh data kepegawaian Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya.
Aplikasi database pemeriksaan aset tetap juga dirasakan penting karena
Badan Pengawasan juga bertugas untuk melakukan audit dan pemeriksaan
aset yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya.
Dalam melakukan audit dan pemeriksaan aset, selain mendapatkan data
dari Badan Urusan Administrasi, Badan Pengawasan juga memperoleh
data langsung dari lapangan melalui pengadilan-pengadilan sebagai data
pembanding. Dari perbandingan data ini akan diperoleh data aset tetap
yang lebih obyektif dan dapat digunakan sebagai laporan pemeriksaan aset
tetap. Hasil pemeriksaan ini lah yang nantinya akan dimasukan ke dalam
database pemeriksaan aset tetap.
III. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN
Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Badan Pengawasan melaksanakan
kegiatan :
1. Kerjasama Dengan Komisi Yudisial
a. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
Berdasarkan Nota Kesepahaman/kerjasama antara Mahkamah Agung
RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
172 BAGIAN 4