Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Inisiatif penyusunan PERMA ini dicetuskan sebagai upaya untuk mengisi
kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan
(potensi) kebingungan dalam proses penanganan perkara di pengadilan.
Dengan kehadiran PERMA ini menjadi jelas bahwa pihak yang dapat
mengajukan upaya hukum adalah pihak-pihak yang semula bersengketa
di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara
atau Badan Publik selain Badan Publik Negara. Objek yang menjadi
sengketa dalam upaya hukum tersebut adalah Putusan Komisi Informasi,
berkas perkara serta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan
tertulis dari para pihak.
Keberadaan PERMA ini menjadikan jelas posisi Komisi Informasi sebagai
lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dan mempertegas hukum
acara yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
2. Mediasi di Pengadilan
Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa
(Alternative Dispute Resolution atau ADR). Kelebihan utama dari mediasi
adalah, berbeda dengan litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian
sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses
mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat.
Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan
dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang
dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/
pendekatan yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi.
Perlu ditekankan, semua kelenturan ini berdasarkan kesukarelaan dan
itikad baik para pihak yang bersengketa. Mediasi bisa menjadi salah satu
ujung tombak reformasi hukum di Indonesia. Sesuai dengan keselarasan
antara mediasi dan budaya Indonesia, maka secara langsung mediasi juga
berperan melestarikan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. S e c a r a
yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-
Undang ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
139