Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

a. Resume Perkara
Perkara ini merupakan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh
seorang kolonel terhadap mantan istrinya dan seora ng hakim di ruang
sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Perbuatan tersebut dilakukan
saat dilakukan pembacaan putusan perceraian dan pembagian harta
gono gini, di mana saat Majelis Hakim membacakan putusan tiba-tiba
terdakwa keluar ruang sidang menuju mobil Terdakwa untuk mengambil
sangkur yang ada di dalam mobilnya dan kembali ke ruang sidang untuk
mendengarkan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan tak lama
kemudian Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah mantan istrinya dan
hakim yang berusaha mencegah perbuatan Terdakwa tersebut hingga
mengakibatkan keduanya meninggal dunia.
Atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan
berencana terhadap mantan istrinya dan pembunuhan terhadap
seorang hakim. Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana
mati dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota TNI.
Di tingkat Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa dijatuhi hukuman mati
dan pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diperkuat di
tingkat Pengadilan Militer Utama. Namun putusan tersebut khususnya
mengenai hukuman mati diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana
penjara seumur hidup dengan pokok pertimbangan bahwa penjatuhan
pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk
kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan
efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum
atau banyak orang. Sementara itu dalam perkara ini Majelis Kasasi tidak
melihat adanya unsur-unsur tersebut sehingga penjatuhan hukuman
mati terhadap Terdakwa dipandang tidak tepat. Namun demikian
salah seorang hakim anggota berpendapat lain, menurutnya bahwa
penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa telah tepat.
b. Pertimbangan Mahkamah Agung
Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon
Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi
dan Pengadilan Militer Utama) telah kurang dalam pertimbangannya
sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan pertimbanganpertimbangan
sebagai berikut:
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
350 BAGIAN 10