01.06.2013 Views

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

III. PERDATA AGAMA<br />

1. 67 PK/AG/2010<br />

No. Perkara : 67 PK/AG/2010<br />

Jenis Perkara : Perceraian<br />

Isu Kunci :<br />

Majelis Hakim :<br />

<strong>Laporan</strong> <strong><strong>Tahun</strong>an</strong> <strong>Mahkamah</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong> - <strong>Tahun</strong> <strong>2011</strong><br />

358 BAGIAN 10<br />

Pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk<br />

hidup rukun lagi menjadi dasar perceraian dipandang lebih<br />

maslahah dari pada mempertahankan perkawinan tetapi<br />

tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga<br />

1. Drs. H. Habiburrahman, M. Hum.<br />

2. Drs. H. MukhtarZamzami, S.H., M.H.<br />

3. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.<br />

a. Resume Perkara<br />

Kasus ini bermula dari putusan Pengadilan Agama tingkat pertama<br />

yang mengabulkan permohonan penjatuhan talak (perceraian), karena<br />

alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara<br />

pemohon dan isterinya. Isteri pemohon kemudian mengajukan banding<br />

pada pengadilan tinggi agama terhadap putusan ini. Pengadilan<br />

Tinggi Agama menilai bahwa permohonan penjatuhan talak, yaitu<br />

bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan<br />

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam<br />

rumah-tangga” (Penjelasan huruf f Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang<br />

No. 1 <strong>Tahun</strong> 1974) tidak dirinci dengan jelas, serta kemudian menyatakan<br />

bahwa permohonan (yang sebenarnya sudah diputus dan dikabulkan<br />

oleh pengadilan tingkat pertama itu), seharusnya tidak dapat diterima.<br />

Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada <strong>Mahkamah</strong> <strong>Agung</strong>.<br />

Majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan kasasi tersebut harus<br />

ditolak, karena menganggap permasalahan ini tidak menyangkut<br />

masalah penerapan hukum, namun terkait dengan penilaian hasil<br />

pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan (Putusan<br />

No. 184 K/AG/2009).<br />

Masalah tersebut berlanjut dengan permohonan Peninjauan Kembali<br />

(PK) yang diajukan pemohon. Pertanyaan utamanya, apakah<br />

permohonan penjatuhan talak (cerai) yang diajukan pada tingkat<br />

pertama memang tidak didukung dasar alasan yang jelas, seperti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!