Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

informasi. Apabila situs www.ditjenmiltun.net mengalami gangguan,
pelayanan informasi dan pengaduan juga dapat dilakukan melalui
portal www.ditjenmiltun.info.
Untuk memperbaiki keadaan tersebut, tahun 2012 Ditjen Badilmiltun
akan melakukan penyimpanan server di Mahkamah Agung RI. Hal
ini dilakukan untuk menghindari gangguan-gangguan yang selama
ini sering dialami dan juga sebagai upaya efisiensi dan transparansi
anggaran.
IV. KEBIJAKAN LAIN TERKAIT AKSES TERHADAP
KEADILAN
1. Penanganan Keberatan Atas Keputusan Terkait Informasi Publik
Salah satu program prioritas pembaruan peradilan dalam lingkup akses
terhadap keadilan di tahun 2011 ini adalah penetapan dan implementasi
kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap
keadilan. Salah satu kebijakan yang dibutuhkan adalah peraturan mengenai
penanganan keberatan atas keputusan terkait informasi publik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, pihak yang tidak setuju terhadap putusan Komisi Informasi
Pusat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau
pengadilan negeri. Namun Undang-Undang tersebut, khususnya pada
Pasal 47 dan 48 yang mengatur tentang keberatan, masih menyisakan
pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar: kapasitas penggugat, apakah
pemohon atau badan publik dapat mengajukan gugatan juga; kompetensi
absolut pengadilan; jangka waktu mengajukan gugatan; hukum acara; dan
proses eksekusi.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
pada tanggal 29 November 2011. PERMA ini pada dasarnya mempertegas
Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
138 BAGIAN 3