Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

AKSES TERHADAP KEADILAN
I. AGENDA PEMBARUAN PERADILAN
Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, tercantum
beberapa prioritas implementasi dan rencana strategis Mahkamah
Agung dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, antara lain adalah (1)
pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung, (2) pemberlakuan
Sistem Kamar perkara dan perubahan manajemen perkara, (3) restrukturisasi
organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, (4) peningkatan
kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan
manajemen sumber daya manusia, serta (5) peningkatan akses masyarakat
atas keadilan.
Mahkamah Agung memiliki target dalam lima tahun ke depan agar masyarakat
mendapatkan akses yang lebih luas atas keadilan. Beberapa program pendukung,
seperti keterbukaan informasi, keringanan biaya perkara bagi masyarakat miskin
dan marginal, dan bantuan hukum terus ditingkatkan pelaksanaannya.
Bagi Mahkamah Agung, target ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan
akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk
masyarakat miskin dan marginal, selain memberikan pelayanan perkara yang
berkeadilan. Sebab, pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna
apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat.
Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan
di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal.
Sebagai implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah
Agung telah menetapkan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2011.
Program prioritas yang ditetapkan meliputi beberapa indikator keberhasilan yang
dikelompokkan berdasarkan kelompok kerja pada Tim Pembaruan Peradilan
Mahkamah Agung.
Program prioritas akses terhadap keadilan pada tahun 2011 ini adalah: (i)
peningkatan akses masyarakat miskin dan marginal kepada layanan pengadilan;
(ii) peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan pengadilan; dan (iii)
implementasi kebijakan terkait keterbukaan pengadilan lainnya.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
113