Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

putusan dalam format .pdf sehingga tidak dapat diedit. Hal seperti
tersebut tidak akan dijumpai ketika Pengadilan melakukan pengiriman
melalui Direktori Putusan. Hal ini karena sistem Direktori Putusan
mensyaratkan file putusan yang akan diupload berformat rich text
format (rft), apabila pengadilan mengabaikan aturan ini maka sistem
pun akan menolaknya. Demikian pula apabila pengadilan lupa atau
dengan sengaja mengosongkan file putusan, sistem akan menolaknya
sehingga transaksi dinyatakan tidak berhasil.
b. Terjalin komunikasi data dua arah secara otomatis
Ketika pengadilan tingkat pertama melakukan transaksi upaya hukum,
kasasi misalnya, maka transaksi tersebut akan segera terbaca dan
menjadi antrian upaya hukum di halaman sistem Mahkamah Agung RI
(Direktorat Pranata) dan informasi adanya transaksi tersebut terkirim pula
ke e-mail individu yang didaftarkan. Kemudian, ketika Mahkamah Agung
RI membuka dan mendownload file yang dilampirkan (sesuai SEMA
14/2010), informasinya terkirim secara otomasis ke sistem pengadilan
pengaju dan email individu yang didaftarkan. Demikian pula tahapan
registrasi hingga perkara tersebut putus dan dipublikasikan, oleh sistem
akan dikirimkan secara otomatis. Hal tersebut juga terjadi ketika dilakukan
transaksi pengiriman soft copy untuk upaya hukum banding.
Apabila semua pengadilan telah menggunakan Direktori Putusan
maka tidak ada proses transaksi melampirkan putusan tingkat banding
ataupun putusan kasasi (untuk PK), karena sistem akan membuat
pertautan (link) secara otomatis terhadap perkara-perkara yang
berkaitan di setiap tingkatan peradilan.
c. Paralel dengan kebijakan transparansi peradilan
Untuk bisa memanfaatkan fitur komunikasi data direktori putusan
dipersyaratkan untuk mengunggah putusan ke Direktori Putusan, baik
untuk publish maupun backup data (unpublish). Pengiriman dokumen
elektronik menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan
menjadikan pengadilan terdorong untuk mempublikasikan putusan.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
102 BAGIAN 2