Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat tanggal
8 Desember 2011 Nomor: M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pasca diundangkannya Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditujukan antara lain
kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa
Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk menyelenggarakan
pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Akan tetapi mengingat
bahwa pengalihan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dari
berbagai kementrian/lembaga yang telah mengelola anggaran dan
memberikan bantuan hukum sebelumnya membutuhkan waktu penyiapan
aturan pelaksanaan dan instrumen lainnya, serta untuk menghindari
terhentinya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang
menentukan bahwa penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum
yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, pada saat Undang-Undang
ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran
yang bersangkutan, dan Pasal 23 mengandung pengertian bahwa
pemberian bantuan hukum termasuk penggunaan anggarannya yang telah
dipersiapkan sebelumnya adalah pemberian bantuan hukum dan anggaran
untuk tahun anggaran 2012, di mana pembahasan RAPBN 2012 telah
selesai sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 diundangkan pada
tanggal 2 November 2011.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun
2012, anggaran bantuan hukum masih tersebar di dalam DIPA berbagai
kementerian/lembaga dan belum dimasukkan ke dalam DIPA Kementerian
Hukum dan HAM RI. Dengan demikian anggaran bantuan hukum tahun
2012 pada Mahkamah Agung masih dianggarkan untuk Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Agama.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
127