Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

f. Transparansi Anggaran
Keberadaan teknologi informasi semakin memainkan peran penting
di era globalisasi, seiring perkembangan teknologi tukar menukar
informasi, teknologi telah berkembang menjadi jembatan mitra
lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
Hal ini tampak dalam kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung dengan lembaga negara lain yaitu, Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi
dalam hal menandatangani kesapakatan mengenai Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Informasi Sebagai Sarana dalam rangka
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Manfaat yang diharapkan yaitu : akan terbentuk pusat data BPK dengan
menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik
auditee (E-Auditee), mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK,
dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee.
Melalui kerjasama diharapkan akan mempermudah pembentukan
“BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efekitivitas pemeriksaan BPK guna
mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang transparansi dan akuntabel.
Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, masalah keamanan data
perlu diperhatikan karena jaringan komunikasi data yang digunakan
adalah berbasis pada internet. Diharapkan kedua belah pihak harus
dapat menjaga agar data Lembaga Negara yang masuk dalam sistem
informasi ini tidak disalahgunakan.
g. Progres implementasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara
di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di
bawahnya.
Kerugian negara disebabkan oleh tindakan melanggar peraturan
perundang–undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai
Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lain, serta Pihak
Ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya yang dibebankan kepadanya, yang secara langsung
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut dan
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 6
235