Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa juga mengakomodasi mediasi walaupun hanya dalam sebuah
pasal.
Sistem peradilan Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dan
perdamaian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1
Tahun 2002 tentang Lembaga Damai dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun
instrumen ini belum berjalan efektif karena SEMA hanya bersifat imbauan.
Mahkamah Agung memperbarui kebijakan itu melalui PERMA Nomor 1
Tahun 2008. PERMA ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian
sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak
menjadi batal demi hukum (Pasal 2 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun
2008).
Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kiri) dan Pengadilan Agama Padang (kanan)
Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu kesepakatan
yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan
hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan
perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian
tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2
PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar
biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisa banding dan kasasi). Mediasi di
pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun
2008).
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
140 BAGIAN 3