Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Program bantuan hukum, merupakan program yang relatif baru bagi
Pengadilan Agama, maka tidak heran bila banyak persoalan yang timbul
di lapangan. Di antara persoalan tersebut adalah petugas Posbakum
kurang memahami proses berperkara di Pengadilan Agama. Banyak
dijumpai pembuatan surat gugatan dan permohonan, replik dan duplik
yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di Pengadilan Agama.
Akibatnya, dapat menyebabkan suatu perkara ditolak karena surat
gugatan kabur atau obscuur libel. Bila ini terjadi maka para pihak akan
sangat dirugikan.
Hal lain yang kerap terjadi adalah petugas Posbakum tidak mengerti
istilah-istilah teknis hukum Islam yang notabene menjadi hukum materiil
Peradilan Agama. Ini disebabkan kebanyakan petugas Posbakum
berlatar belakang sarjana hukum umum, bukan sarjana syari’ah. Kondisi
tidak mendukung lainnya adalah minimnya infrastruktur yang memadai
seperti ruangan yang representatif, alat tulis kantor, dan perangkat
komputer.
Selain itu, khusus untuk program perkara prodeo, penyerapan anggaran
relatif minim. Hal ini disebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam
memenuhi persyaratan pengajuan perkara secara prodeo. Salah satu
syarat utama adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kerapkali
masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan
SKTM dari pada biaya yang harus dibayarkan.
Persoalan lain yang dijumpai berkaitan dengan realisasi anggaran.
Setiap perkara prodeo dianggarkan sebesar Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah). Menurut Juklak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung,
apabila penggunaan anggaran untuk tiap perkara berlebih maka harus
dikembalikan ke negara. Hal ini menyebabkan anggaran tidak dapat
terserap secara maksimal. Ada juga persoalan psikologis. Masyarakat
merasa malu menggunakan layanan prodeo. Mereka malu menyatakan
dirinya sebagai masyarakat miskin.
Pengadilan Agama tidak tinggal diam dalam menghadapi masalahmasalah
tersebut. Pengadilan Agama berusaha menggunakan sumber
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
125