Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

507 jenis layanan juga menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang cukup
membanggakan. Secara umum Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks
Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal. Dari sisi jenis
layanan, Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang didapuk pada posisi ke-6 dan
ke-8 dari total 43 jenis pelayanan disurvei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang
diberikan oleh unit layanan pada instansi vertikal pemerintah. Hasil perkembangan
ini cukup menggembirakan, terutama dibanding tahun sebelumnya dimana layanan
peradilan umum dan pelayanan sidang tilang gagal, bahkan tidak memperoleh skor
yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.
Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI RI mendapat
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada
tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI selalu
mendapat opini Disclaimer.
Hal ini tidak lepas dari ikhtiar dan komitmen Mahkamah Agung RI serta seluruh
jajaran empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus mendorong percepatan
langkah pembaruan ke arah yang positif. Salah satu upaya penting yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung RI adalah mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi untuk
mendukung tugas pokok dan fungsinya.
Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan
Kembali (PK) dan ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Nomor: 085/PAN/II/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010, Mahkamah Agung RI mulai
merintis embrio electronic-filing (e-filing). E-filing ini memungkinkan pengiriman
berkas kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik, bagi putusan
pengadilan tingkat pertama, banding, (dan surat dakwaan bagi perkara pidana) dan
apabila memungkinkan memori kasasi melalui media elektronik, yaitu CD ROM atau
USB, email, atau aplikasi. Kebijakan ini diharapkan akan mampu menyederhanakan
proses dan menekan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penanganan
perkara Kasasi dan PK pada Mahkamah Agung RI, sehingga proses minutasi bisa
dilakukan langsung dari file elektronik, dan menghindari proses pengetikan ulang
yang membuang waktu.
Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, maka Mahkamah Agung RI terus
meningkatkan kapasitas SMS gateway yang telah dimiliki sejak tahun 2008 sebagai
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
2 BAGIAN 1