Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

• Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa, atau terhadap
para Terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, di mana
pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para Terdakwa
dalam kasus-kasus luar biasa, di mana kasus-kasus tersebut
menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan
bagi masyarakat umum atau bagi banyak orang, misalnya
terhadap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan
atau peredaran gelap Narkotika atau Obat-obatan terlarang dalam
skala besar, atau terhadap para pelaku Terorisme, para koruptor,
para pelaku Illegal Logging dalam gradasi berat/besar, atau
terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa
tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut
pikirannya, bahwa korban tersebut adalah termasuk kategori yang
harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya
yang umumnya berbahaya untuk masyarakat umum.
• Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang telah
melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek
luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu
dilakukan oleh Terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan
yang diterima oleh Terdakwa dari putusan Pengadilan Agama
tentang penentuan harta gono-gini yang digugat oleh Terdakwa
dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai Terdakwa.
• Bahwa hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yang belum
pernah dipertimbangkan oleh judex facti adalah bahwa Terdakwa
dalam masa dinasnya adalah Prajurit TNI yang tinggi loyalitasnya
dan dedikasinya dalam bertugas dan telah berjasa terhadap negara
dalam berbagai penugasan operasi, mempunyai beberapa tanda
jasa, mempunyai konduite yang baik dan belum pernah melakukan
pelanggaran hukum.
• Bahwa karena adanya alasan yang meringankan tersebut maka
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih ringan dari
pidana yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Militer Utama
dan Pengadilan Militer Tinggi).
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 10
351