01.06.2013 Views

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. 224 K/AG/2010<br />

No. Perkara : 224 K/AG/<strong>2011</strong><br />

Jenis Perkara : Waris<br />

Isu Kunci :<br />

Majelis Hakim :<br />

Hukum waris bersifat memaksa, pengakuan anak angkat<br />

harus mendapatkan ridho para ahli waris, harta bersama<br />

dalam perkawinan dengan dua isteri yang menjadi harta<br />

waris adalah 1/3 dari harta almarhum bersama kedua<br />

isterinya<br />

1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.<br />

2. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.<br />

3. Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.<br />

a. Resume Perkara<br />

Pada pengadilan tingkat pertama, penggugat (termohon kasasi)<br />

sebagai isteri pertama, menggugat isteri kedua dan anak-anaknya<br />

untuk menyerahkan harta waris bagian penggugat, serta memohon<br />

pengadilan untuk membagi harta waris tersebut. Di tengah proses<br />

tersebut, dua orang anak angkat, ikut mengajukan tuntutan untuk<br />

juga diakui sebagai pihak yang berhak atas harta waris. Pengadilan<br />

Agamakemudian membagi harta waris almarhum itu kepada para<br />

pihak, termasuk sebagian kepada anak angkat.<br />

Para tergugat mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan<br />

Tinggi Agama kemudian menetapkan kedua anak angkat sebagai anak<br />

angkat almarhum dan isteri pertama, dengan demikian sah sebagai<br />

ahli waris. Ditentukan juga bahwa harta waris terdiri dari setengah<br />

harta bersama almarhum dengan isteri pertama, serta sepertiga harta<br />

bersama yang didapatkan setelah perkawinannya dengan isteri kedua.<br />

Pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan ini.<br />

Yang pertama dipermasalahkan adalah status anak angkat yang<br />

dapat diakui mempunyai hak atas harta waris. Menurut pihak tergugat/<br />

pemohon kasasi, anak angkat baru dapat diakui berdasarkan penetapan<br />

pengadilan sebelumya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam/<br />

KHI). Pendapat ini kemudian dibenarkan oleh majelis hakim kasasi.<br />

Majelis menyatakan kedua anak angkat tidak dapat dianggap secara<br />

resmi sebagai anak angkat yang berhak atas hak waris dari harta yang<br />

ditinggalkan almarhum, karena dalam hal ini tidak ada ridho dari para<br />

ahli waris.<br />

<strong>Laporan</strong> <strong><strong>Tahun</strong>an</strong> <strong>Mahkamah</strong> <strong>Agung</strong> <strong>RI</strong> - <strong>Tahun</strong> <strong>2011</strong><br />

BAGIAN 10<br />

365

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!