Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke RRC pada tanggal
23–25 November 2011 dalam rangka pengembangan kerjasama bidang
pengawasan hakim berdasarkan DIPA Badan Pengawasan. Adapun tujuan
kunjungan untuk meningkatkan tugas dan fungsi Badan Pengawasan,
mengetahui struktur organisasi pengawasan dan mengkaji struktur
organisasi serta pola pengawasan hakim pada Mahkamah Agung China.
Delegasi terdiri dari 8 orang yang dipimpin oleh Ketua Muda Pengawasan
(Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.). Delegasi diterima Ketua/Kepala Badan
Pengawasan China serta Ketua Supervisi pada Mahkamah Agung China.
Struktur organisasi terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi di
Provinsi serta Pengadilan Tingkat Pertama di kota/district. Jenis pengadilan
terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Perikanan.
Pola rekrutmen hakim :
- Melalui tes masuk dengan sistem karier untuk Pengadilan Tingkat
Pertama yang disebut hakim distrik.
- Setelah usia 50 tahun seorang Hakim baru bisa diangkat sebagai Hakim
Tinggi di level provinsi dan setelah Hakim Tinggi baru dapat diangkat
sebagai Hakim Besar yang bertugas di Mahkamah Agung.
- Hakim Agung di China bertanggung jawab kepada:
1. Dewan Keamanan Nasional.
2. Kepolit Biro Partai Komunis China.
- Sistem Pengawasan di Mahkamah Agung China:
1. Pada setiap Pengadilan Distrik/Kota, pengawasnya adalah Ketua
Pengadilan Distrik.
2. Pada setiap Pengadilan Provinsi/Banding pengawasnya adalah
Ketua Pengadilan Banding, namun yang bersangkutan dapat
mendelegasikan kepada seorang Hakim Tinggi sebagai supervisor.
3. Pada Mahkamah Agung China dibentuk Badan Pengawasan
dengan beberapa Supervisor yang terdiri dari para Hakim Besar.
Mekanisme Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung China:
- Setiap laporan yang diterima dari masyarakat ditindaklanjuti dan
Pengadilan Distrik berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan
sanksi yang bersifat ringan, misalnya teguran.
- Untuk pengaduan/laporan yang terbukti akan dijatuhi sangsi berat dan
kewenangan sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung China.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
332 BAGIAN 9