Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

4) Bahwa terhadap keputusan tersebut, para pemohon mengajukan
keberatan dengan alasan pada pokonya, bahwa PN Jakarta
Pusat telah menganggap permohonan penetapan eksekusi
sebagai sebuah perkara, namun jikapun demikian, tidak pernah
memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk melakukan
bantahan atau sanggahan; PN Jakarta Pusat, telah secara
keliru menafsirkan Putusan SIAC No. 062/2008, karena putusan
tersebut pada dasarnya hanya menegakan isi dari Klausul 17.4
dari SSA, yang telah disepakati dan disetujui oleh para termohon
dan para pemohon. Oleh karenanya, hal ini merupakan bagian
dari sengketa perdagangan; dan PN Jakarta Pusat telah keliru
menetapkan putusan SIAC No.068/2008, sebagai non-eksekuatur
karena putusan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai
mana dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999
dan seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik
Indonesia.
b. Ringkasan Pertimbangan Majelis
1) Pada pokoknya:
• bahwa PN Pusat telah secara tepat menjalankan hukum acara,
dengan memberikan kesempatan bagi pihak termohon untuk
melakukan sanggahan jika mempertahankan hak-haknya yang
dilanggar atau terancam dalam Azas “Point d’ intérêt, Point d’
action”, walaupun hal tersebut tidak ditegaskan dalam Pasal
66;
• bahwa perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk
•
menghetikan proses peradilan di Indonesia, melanggar asas
kedaulatan (sovereignty) dari Negara Republik Indonesia. Hal
ini merupakan pelangaran dari ketertiban umum (public order)
di Indonesia; dan
materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC tersebut
bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk
dalam hukum acara.
c. Ringkasan Amar Putusan
• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; dan
• Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 10
375