Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Konferensi juga menyinggung tentang UNCISG (United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods). UNCSIG menyediakan
suatu panduan umum dalam penyelesaian perselisihan yang terkait dengan
international sale of goods. Korea dan Peru telah menjadi pihak dalam
konvensi tersebut. Indonesia telah memiliki ATIGA dalam forum ASEAN,
namun belum menjadi pihak dalam CISG. Disarankan agar Indonesia
dapat menggunakan UNCITRAL Model Law dalam mereformasi peraturanperaturan
yang terkait dengan perdagangan internasional.
Anggota delegasi Indonesia, Ricardo Simanjuntak, menyampaikan paparan
secara khusus tentang metodologi IFC/World Bank dalam penilaian kondisi
Enforcing Contracts, khususnya di Indonesia. Metodologi dari IFC-World
Bank yang dianggap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya
dari pelaksanaan Enforcing Contracts di Indonesia, antara lain bahwa
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, penyelesaian kasus-kasus
perdata pada Pengadilan Negeri harus diselesaikan paling lambat 6 bulan
atau sama dengan 180 hari. Total dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung, maka waktu yang dibutuhkan adalah 333 hari. Sedangkan hasil
survey IFC/WB,bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 570 hari sangat
tidak masuk akal. Presentasi Ricardo Simanjuntak ini sejalan dengan hasil
penelitian Kim and Chang, bahwa hasil survey IFC-WB mungkin tidak
menggambarkan secara benar kondisi implementasi penyelesaian perkara
perdata di Indonesia. Anggota delegasi lain, Prof. Dr Huala Adolf, SH., LLM
menyarankan perbaikan Enforcing Contracts yaitu berupa reformasi Hukum
Acara Perdata, pembentukan small claim court, dan implementasi e-court
system.
Jika perubahan diterapkan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan SMEs
dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Disarankan pula ada suatu peraturan
dari kalangan asosiasi penasihat hukum yang memberikan batasan biaya/
fee penasihat hukum.
Berdasarkan presentasi dari delegasi Korea Selatan (Kim and Chang),
terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata
di Indonesia yang sebaiknya disederhanakan, yaitu:
a. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
326 BAGIAN 9