Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Recommendations

Info

Menurut majelis hakim, benar bahwa dalam hal ini obyek eksekusi terkait tidak dapat dieksekusi, tetapi di sisi lain kepentingan pribadi/hakhak masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan. Dengan demikian, eksekusi tersebut tak dapat dilaksanakan. Namun, selain menetapkan untuk melarang pelaksanaan eksekusi, majelis juga mewajibkan pemohon untuk membayar ganti rugi yang adil sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung 1) Bahwa, sekalipun Putusan Mahkamah Agung Nomor […] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor […] untuk obyek yang sama pemiliknya berbeda, akan tetapi kedua putusan itu tidak mempengaruhi posisi Pemohon selaku pihak yang dikalahkan, melainkan merupakan persoalan tersendiri antara ahli waris […] dan […]; 2) Bahwa sekalipun Sertifikat Hak Milik Nomor […] dan […] atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai akibat hukum lagi, namun tanah tersebut secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Pertamina sebagai depot; 3) Bahwa Pertamina […] bertujuan baik untuk menopang perekonomian negara, maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; 4) Bahwa, sekalipun strategisnya PT. Pertamina (Persero) […], namun demikian harus dihindarkan jangan sampai kepentingan pribadi/hak-hak masyarakat dikesampingkan. Harus tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan umum/Negara dan kepentingan perorangan, dalam hal ini pemilik tanah; 5) Bahwa, walaupun obyek sengketa adalah milik Pemohon eksekusi, namun karena dikuasai Negara […] dan digunakan untuk kepentingan umum […], maka apabila dieksekusi akan menimbulkan ekses yang besar bagi penyediaan bahan bakar bagi masyarakat luas, karena itu harus dihindari dari eksekusi […], namun demikian pemilik tanah/pemohon eksekusi hendaknya Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 372 BAGIAN 10
tidak boleh dirugikan dan oleh karena itu harus diberikan ganti rugi yang adil, dan dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 3965 K/Pdt/1999 […] 6) Bahwa, tugas PT. Pertamina (Persero) antara lain juga mengemban tugas berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, yang merupakan sebagian dari tugas Pemerintahan; 7) Bahwa, penyitaan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, maka larangan penyitaan harus diartikan juga sebagai larangan eksekusi; c. Amar Putusan 1) Mengadili: • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali […] tersebut; • Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K/ Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008, 2) Mengadili Kembali: • Menerima Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya; • Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik; • Menolak Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri […] yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi; • Memerintahkan Sita Eksekusi […] untuk diangkat kembali; • […] Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 BAGIAN 10 373
Page 1 and 2:
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI -
Page 3 and 4:
LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPU
Page 5:
Page 8 and 9:
viii NON YUDISIAL YUDISIAL Agama PA
Page 10 and 11:
x Wakil Ketua Mahkamah Agung Republ
Page 12 and 13:
KADIR MAPPONG, SH. DR. HARIFIN A. T
Page 14 and 15:
xiv DAFTAR HAKIM-HAKIM AGUNG No. NA
Page 16 and 17:
xvi DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I DI
Page 18 and 19:
xviii Laporan Tahunan Mahkamah Agun
Page 20 and 21:
xx Untuk mewujudkan “Access to Ju
Page 22 and 23:
xxii Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 24 and 25:
xxiv Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 26 and 27:
xxvi Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 28 and 29:
xxviii Laporan Tahunan Mahkamah Agu
Page 30 and 31:
507 jenis layanan juga menempatkan
Page 32 and 33:
adalah sangat baik, bahwa meskipun
Page 34 and 35:
2. Meningkatkan produktivitas dalam
Page 36 and 37:
Kedua kebijakan itu diperlukan untu
Page 38 and 39:
Penting untuk dicatat bahwa berdasa
Page 40 and 41:
Hal ini merupakan perubahan signifi
Page 42 and 43:
diantaranya adalah hakim, disusul o
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Langkah strategis yang menjadi rana
Page 50 and 51:
data yang efektif, murah dan mudah
Page 52 and 53:
Dari tiga indikator kinerja utama K
Page 54 and 55:
Tabel 1. Keadaan Perkara Mahkamah A
Page 56 and 57:
Tabel 2. Perkara yang diterima Mahk
Page 58 and 59:
Rasio penyelesaian perkara kasasi t
Page 60 and 61:
Tabel 7. Klasifikasi perkara kasasi
Page 62 and 63:
10 Perbuatan Tidak Menyenangkan 87
Page 64 and 65:
e) Perkara Perdata Agama Laporan Ta
Page 66 and 67:
3 Perijinan 49 11.61% 4 Pemilu 27 6
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
2) Rincian Keadaan Perkara Peninjau
Page 72 and 73:
Tabel 19. Klasifikasi perkara PK pe
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
c. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil
Page 78 and 79:
Berikut ini rekapitulasi permohonan
Page 80 and 81:
2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun
Page 82 and 83:
Dari tabel tersebut diatas dapat di
Page 84 and 85:
Suasana Konsinyering Percepatan Min
Page 86 and 87:
1) Sisa Perkara Laporan Tahunan Mah
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Tabel 36 Jumlah Perkara aktif tahun
Page 92 and 93:
4 Kehutanan 191 111 12 123 -35.60%
Page 94 and 95:
Tabel 40. Jenis/lamanya pemidanaan
Page 96 and 97:
Tabel 41 Rincian jumlah denda dan u
Page 98 and 99:
perkara, atau 97,60% dari keseluruh
Page 100 and 101:
2. Keadaan Perkara di Empat Lingkun
Page 102 and 103:
NO 1 2 3 SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
2) Pengadilan Tinggi Agama Laporan
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Neg
Page 114 and 115:
IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TER
Page 116 and 117:
Tabel 50 Neraca penggunaan biaya pr
Page 118 and 119:
c. Uang Denda dan Uang Pengganti ya
Page 120 and 121:
2 Agama Pendaftaran 30.000 363.041
Page 122 and 123:
3) Modernisasi Pengelolaan Pelapora
Page 124 and 125:
V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANA
Page 126 and 127:
2. Penguatan Manajemen Pengetahuan
Page 128 and 129:
operator pada pengadilan tinggi, pe
Page 130 and 131:
putusan dalam format .pdf sehingga
Page 132 and 133:
Berita Detik News pada Hari Kamis,
Page 134 and 135:
Sementara itu khusus untuk perkara
Page 136 and 137:
- Mendokumentasikan struktur dan me
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAG
Page 144 and 145:
Ruang Pelayanan Hukum untuk Anak da
Page 146 and 147:
Pemberi jasa bantuan hukum yang ber
Page 148 and 149:
telah berhasil dilakukan pada 338 l
Page 150 and 151:
Sidang Isbat Nikah ini bertujuan un
Page 152 and 153:
2. Kendala dan Solusi a. Pada Direk
Page 154 and 155:
daya yang ada dan memaksimalkan pen
Page 156 and 157:
III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILA
Page 158 and 159:
Informasi peradilan yang harus dipu
Page 160 and 161:
Grafik 3 Jumlah Pengunjung Meja Inf
Page 162 and 163:
Monitoring dilakukan melalui dua ta
Page 164 and 165:
. Kinerja Pelayanan Informasi Ditje
Page 166 and 167:
informasi. Apabila situs www.ditjen
Page 168 and 169:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 t
Page 170 and 171:
Dalam rancangan peraturan tersebut,
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
PENGGERAK SISTEM & ENABLERS CAPAIAN
Page 178 and 179:
Audit Integritas dimaksudkan untuk
Page 180 and 181:
Tabel 4 Penilaian Tahap Kedua Lapor
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Tabel 11 Penilaian Penanganan Penga
Page 186 and 187:
2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan
Page 188 and 189:
pengaduan diterima pengadilan. Sura
Page 190 and 191:
. Pengawasan Reguler Tabel 16 Penga
Page 192 and 193:
c. Monitoring (Pemantauan) Monitori
Page 194 and 195:
Tabel 18 Pemeriksaan Review Wilayah
Page 196 and 197:
Tabel 20 Hukuman Disiplin Aparat Pe
Page 198 and 199:
Badan Pengawasan, tetapi juga memba
Page 200 and 201:
Pembangunan sistem aplikasi di atas
Page 202 and 203:
4 Jr Prb, SH Hakim PN. B Bg Melangg
Page 204 and 205:
Kedua Tim tersebut berperan untuk m
Page 206 and 207:
evisi serta penyesuaian dengan Pera
Page 208 and 209:
TAHUN 2010 WILAYAH III PTA Pontiana
Page 210 and 211:
Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mah
Page 212 and 213:
salah satu kriteria yang baik adala
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Kepala BKN No. 11 tahun 2008 tentan
Page 220 and 221:
a. Sistem Informasi Kepegawaian (SI
Page 222 and 223:
c. Sistem Informasi Mahkamah Agung
Page 224 and 225:
ekerja sama dengan Direktur Pembina
Page 226 and 227:
Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Seleksi
Page 228 and 229:
c) Waktu. Tanggal 9 Juni 2011. Lapo
Page 230 and 231:
8 PN. Palu 3 PT. Yogyakarta 1 9 PN.
Page 232 and 233:
pendalaman materi Hukum Acara yang
Page 234 and 235:
8 PT MEDAN 7 2 9 9 PT PADANG 5 2 7
Page 236 and 237:
masing-masing kamar. Selanjutnya pe
Page 238 and 239:
TUN sebanyak 2 orang hakim pensiun
Page 240 and 241:
Tabel 11 Komposisi Jabatan Struktur
Page 242 and 243:
Tabel 13 Sebaran hakim di empat lin
Page 244 and 245:
3. Sebaran Sumber Daya Manusia Berd
Page 246 and 247:
5. Perbandingan jumlah Pegawai per
Page 248 and 249:
V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT N
Page 250 and 251:
Pengadilan Tinggi Agama No. Instans
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Page 258 and 259:
2) Mahkamah Agung telah melakukan e
Page 260 and 261:
2) Atas dasar laporan hasil optimal
Page 262 and 263:
dengan menyesuaikan alokasi anggara
Page 264 and 265:
Tabel 1 Kasus Kerugian Negara Kepal
Page 266 and 267:
Jumlah Usulan Peningkatan Kelas Pen
Page 268 and 269:
2. Di kantor Pengadilan Tata Usaha
Page 270 and 271:
Tabel 3: Daftar Usulan Pengadilan N
Page 272 and 273:
Agung tahun sebelumnya sebesar Rp5.
Page 274 and 275:
Grafik 2: Alokasi Anggaran Pusat da
Page 276 and 277:
a. Alokasi Anggaran Per Program Tab
Page 278 and 279:
d. Alokasi Anggaran Per Unit Organi
Page 280 and 281:
c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Page 282 and 283:
V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Tabel 1 Peningkatan Sarana dan Pras
Page 290 and 291:
Selain sarana tersebut, untuk kelan
Page 292 and 293:
Biro Perlengkapan Badan Urusan Admi
Page 294 and 295:
Pemanfaatan sarana teknologi inform
Page 296 and 297:
Guna melihat website peradilan di e
Page 298 and 299:
Peradilan Militer 13 15 28 Peradila
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Sumber daya yang dikerahkan pada sa
Page 306 and 307:
Tabel 2 Lingkungan Peradilan Agama:
Page 308 and 309:
Anggota Tim Tutor Betinna Yahya, SH
Page 310 and 311:
Peserta Diklat II, Program PPC Terp
Page 312 and 313:
eferensi bagi kalangan hakim dalam
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
c. Subyek/Materi Penelitian: “Med
Page 318 and 319:
3) Eksistensi dan pengaturan terhad
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
4) Kurangnya pembinaan integritas y
Page 324 and 325:
dan Hakim Agung, Dr. Salman Luthan,
Page 326 and 327:
IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim L
Page 328 and 329:
2. 3. 4. 5. Diklat Pembekalan Progr
Page 330 and 331:
. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan
Page 332 and 333:
5. USAID-Chance for Justice (C4J) 2
Page 334 and 335:
Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golon
Page 336 and 337:
2. Program Rutin Pelaksanaan Pendid
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
internasional pertama untuk wilayah
Page 344 and 345:
informasi dan diskusi secara kompre
Page 346 and 347:
Pertemuan ini mengagendakan pemapar
Page 348 and 349:
4. National Case Management Workhso
Page 350 and 351: - Hakim Agung/Hakim di Maroko dapat
Page 352 and 353: Economy, dalam kerangka APEC-Ease o
Page 354 and 355: Konferensi juga menyinggung tentang
Page 356 and 357: Mahkamah Agung RI melaksanakan kunj
Page 358 and 359: Manfaat yang diperoleh dari hasil k
Page 360 and 361: Mahkamah Agung melakukan kunjungan
Page 362 and 363: Republik Indonesia yang telah diang
Page 364 and 365: 14. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung
Page 366 and 367: dan Mahkamah Agung Yordania. Kunjun
Page 368 and 369: d. Melakukan pengawasan terhadap pe
Page 370 and 371: eperkara dan pihak lain yang membut
Page 372 and 373: untuk membuat kerjasama dengan Mahk
Page 374 and 375: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI -
Page 378 and 379: a. Resume Perkara Perkara ini merup
Page 380 and 381: c. Amar Putusan 1) Mengadili: • M
Page 382 and 383: Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Page 384 and 385: (Sporadik) tanah tersebut. Sementar
Page 386 and 387: III. PERDATA AGAMA 1. 67 PK/AG/2010
Page 392 and 393: terhadap isterinya, dengan ketentua
Page 394 and 395: Permasalahan kedua,terkait dengan t
Page 396 and 397: IV. PERDATA UMUM 1. 10 K/Pdt/2011 N
Page 398 and 399: Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2)
Page 402 and 403: V. PERDATA UMUM 1. 01 K/Pdt.Sus/201
Page 404 and 405: 2. 58 PK/Pdt.Sus/2011 No. Perkara :
Page 406 and 407: 2) Bahwa tidak dapat dipertimbangka
Page 408 and 409: 380 Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 410 and 411: 382 Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Page 412 and 413: 384 2. AusAID melalui AIPJ (Austral
Page 414 and 415: Pada tahun 2011 ini telah dilakukan
Page 416 and 417: LAMPIRAN 1 Nama Proyek: Changes For
Page 418 and 419: RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBE
Page 420 and 421: tahun kedepan dengan melengkapi fit
Page 422 and 423: Tata laksana (SOP) masih menunggu p
Page 424 and 425: Nama Proyek: Australia Indonesia Pa
Page 426 and 427: pelaksanaan kegiatan penyusunan. De
Page 428 and 429: publikasi bantuan hukum. rencana uj
Page 430 and 431: Tim Asistensi Pembaruan dan LeiP De
Page 432 and 433: Proses kerja dan interaksi positif
Page 434 and 435: (Rp 267,750,000) • Realisasi angg
Page 436 and 437: 1. 10 Draft SK KMA terkait kegiatan
Page 438 and 439: secara rinci per kategori peserta d
Page 440 and 441: NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG 3 4 5
Page 442 and 443: NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG 22 23
Page 450 and 451:
NO NO SK KMA TANGGAL TENTANG 96 97
Page 452 and 453:
Page 454 and 455:
Page 456 and 457:
Page 458 and 459:
Page 460 and 461:
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
No No Surat KMA Tanggal Ditujukan P
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
LAMPIRAN 3 Laporan Tahunan Mahkamah
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
Page 476 and 477:
Kelompok Kerja Keseketariatan Penyu
Page 478 and 479:
Page 480 and 481:
Page 482 and 483:
Page 484:
show all

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?