Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Tujuan penerapan sistem kamar sebagaimana tertera di Lampiran I SK
KMA tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan
profesionalitas hakim agung, dan mempercepat proses penanganan
perkara di Mahkamah Agung RI.
Dalam penanganan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI menetapkan
5 (lima) kamar: yakni: Kamar Pidana, Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha
Negara, Kamar Agama, dan Kamar Militer. Di Kamar Perdata dibentuk
juga sub kamar yaitu Sub Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Khusus,
sedangkan pada Kamar Pidana dibentuk Sub Kamar Pidana, Sub Kamar
Pidana Khusus, dan Sub Kamar Pidana Khusus Non Tipikor.
Sistem kamar di Mahkamah Agung RI hanya diberlakukan bagi penanganan
perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kewenangan
Mahkamah Agung RI lainnya, yakni : permohonan grasi, permohonan fatwa,
hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan
diperiksa dan diputus dengan mekanisme di luar kamar.
Untuk efektifitas implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI telah
menerbitkan beberapa SK pendukung, yaitu:
• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/
•
IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar
dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/
IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar
dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/
SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM
pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik
Indonesia;
• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/
•
SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat
Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung
sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung
RI Republik Indonesia;
Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011
tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 2
97