Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

komunikasi putusan ke server putusan, dalam hal suatu perkara dimintakan
upaya hukum kasasi dengan pilihan untuk dapat menyimpan berkas dalam
server yang terpusat sebagai backup dan dapat dipublikasikan.
Sehingga proses ini tidak hanya membantu kelancaran minutasi perkara di
Mahkamah Agung RI, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses publik,
sekaligus repository elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan
peradilan.
Sepanjang tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah bekerja dengan
sungguh-sungguh untuk mendorong kepatuhan penggunaan prosedur pada
SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 seluas mungkin bagi peradilan tingkat pertama
dan banding. Berbagai upaya terstruktur telah diupayakan untuk memastikan
pengenalan prosedur dan mendorong kepatuhan pengadilan tingkat pertama
dan banding, sehingga apa yang pada Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010-
2035 diproyeksikan untuk terjadi pada lima tahun ketiga implementasi cetak biru
pembaruan, telah dapat dilihat hasilnya pada tahun pertama.
Masih banyak langkah yang harus dilakukan. Setiap tahun badan peradilan
memutus sekitar 300.000 perkara dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan.
Terlepas dari capaian tahun 2011 yang memberikan harapan, data di lapangan
menyiratkan bahwa tantangan ke depan khususnya terkait akses publik terhadap
putusan dan penciptaan centralized repository (pusat data) masih akan melalui
jalan panjang nan terjal.
2. Keterbukaan Informasi
Mahkamah Agung RI terus melanjutkan upaya untuk mendorong dan
memantapkan komitmen terhadap peradilan yang lebih transparan dan
akuntabel sebagai bagian dari upaya menciptakan akses terhadap keadilan.
Sebagai konsekuensi berlaku efektifnya Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, Mahkamah Agung
RI mengambil dua langkah strategis. Pertama, melakukan penyempurnaan
terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Layanan Informasi di Pengadilan. Kedua, menyusun Peraturan Mahkamah
Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 1
7