Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

melibatkan instansi lintas sektoral dan pemangku kepentingan dari kalangan
advokat dan masyarakat sipil.
Kelompok kerja ini bertugas antara lain untuk menyusun pola perjanjian
kerja sama penyelenggaraan Pos Bantuan hukum dalam bentuk konsep
nota kesepahaman untuk kerja sama kelembagaan antara Pengadilan
dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum, menyusun petunjuk teknis dan
kerangka acuan untuk pelaksanaan seleksi penyediaan Pos Bantuan Hukum
dan bantuan jasa advokat.
a. Pos Bantuan Hukum
Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap
Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan
bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Ruang Posbakum
dapat digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum,
bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum,
memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara,
dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan berupa pemberian
nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang
tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar
pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.
Pada lingkup peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum (Badilum) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412/DJU/
OT.01.2/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Rencana Pelaksanaan
Pos Bantuan Hukum dan Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaats).
Surat Edaran tersebut bertujuan memerintahkan setiap Pengadilan
Negeri memiliki ruang khusus yang layak untuk dijadikan Pos Bantuan
Hukum dan pendataan zitting plaats
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
115