Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Terhadap penetapan tersebut, pemohon mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menolak penetapan tersebut,
yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:
1) bahwa PN Bandung telah salah karena tidak mempertimbangkan
kedudukan pemohon sebagai salah satu komisaris Perseroan;
2) bahwa dikarenakan meninggalnya ayah Pemohon, selaku Komisaris
Utama, sehingga menyebabkan posisi Komisaris menjadi hanya 2
(dua) orang. Hal ini membuat buntunya pengambilan keputusan
karena tidak bisa dilaksanakan pemilihan berdasarkan suara
terbanyak;
3) bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 95) Anggaran Dasar Perseroan,
“apabila oleh suatu jabatan anggota komisaris lowong, maka
dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat
(2) pasal ini”.
b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung
Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat
dibenarkan karena putusan judex facti telah salah menerapkan hukum
acara, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa pemohon kasasi adalah salah satu ahli waris, pemegang saham
utama (30 %) perseroan;
Bahwa pertimbangan pengadilan negeri yang berpendapat bahwa
pemohon kasasi/pemohon bukan sebagai pemegang saham adalah
pendapat yang keliru karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2009 saham merupakan benda tidak bergerak yang memberikan
hak kebendaan kepada pemiliknya dan berdasarkan Pasal 57 ayat (2)
hak atas saham dapat berpindah antara lain karena pewarisan;
Bahwa dengan demikian, pemohon merupakan salah satu anak dari
pemegang saham yang telah meninggal berhak untuk menerima
pemindahan saham karena pewarisan;
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 10
369